Alumni S2 UKB Palembang Tuntut Kepastian Hukum Soal Ijazah Dibatalkan

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Selasa , 05 Aug 2025 - 22:29

Para Alumni Mahasiswa Magister UKB Palembang Minta Kepastian Hukum, Buat Aduan ke LLDIKTI Wilayah II. -Foto: Ist.-

Kritik Terhadap Konten Rektor UKB: Dinilai Tidak Etis

Selain menyoroti masalah hukum, Connie juga menyampaikan keberatan atas konten promosi kuliah ulang dari Rektor UKB yang dinilai bersifat sindiran dan tidak pantas.

Dalam konten tersebut, disebutkan bahwa perkuliahan ulang bisa dilakukan santai, bahkan bisa ditinggal mandi, tidur, atau ke pasar, jika dilakukan via Zoom.

“Pernyataan itu tidak pantas datang dari pemimpin lembaga pendidikan tinggi. Itu justru menyesatkan alumni yang sedang menuntut kejelasan hak akademik mereka,” ujarnya.

Minta Teguran dari LLDIKTI Wilayah II

Kuasa hukum alumni mendesak Kepala LLDIKTI Wilayah II agar memberikan teguran resmi kepada pihak UKB, khususnya atas komunikasi publik yang tidak mencerminkan solusi akademik yang profesional.

“Kami harap Kepala LLDIKTI memberi arahan agar ke depan, pernyataan publik dari kampus bisa memberikan contoh dan teladan yang baik, bukan sebaliknya,” tegas Connie.

alumni s2 ukb palembang tuntut kepastian hukum soal ijazah dibatalkan                            ‎palembang - puluhan alumni program magister (s2) kesehatan masyarakat universitas kader bangsa (ukb) palembang mendatangi lembaga layanan pendidikan tinggi (lldikti) wilayah ii untuk menuntut kepastian hukum terkait pembatalan ijazah mereka.
melalui kuasa hukum dari lbh bima sakti, sebanyak 99 alumni yang terdampak meminta kejelasan status ijazah yang dibatalkan, serta dasar hukum atas tawaran perkuliahan ulang sebanyak 7 mata kuliah dari pihak kampus.
alumni ingin ijazah lama dipulihkan, bukan diterbitkan baru
kuasa hukum alumni, dr. connie pania putri, menyampaikan bahwa yang diinginkan kliennya adalah pemulihan ijazah lama, bukan penerbitan pin ijazah baru.
“klien kami menolak penerbitan pin ijazah baru. yang mereka minta adalah pemulihan ijazah asli yang telah dibatalkan,” tegas connie saat konferensi pers, selasa, 5 agustus 2025.
menurutnya, tawaran kuliah ulang yang diberikan ukb perlu diperjelas secara hukum, termasuk status kelulusan yang dijanjikan akan muncul di forlap pddikti.
baca juga:korupsi dana desa rp1,1 m, mantan kades lirik oki resmi jadi tersangka
baca juga:jalan khusus batu bara sepanjang 26,4 km diresmikan di lahat
minta pernyataan resmi ukb dalam bentuk tertulis
pihak alumni juga menuntut surat pernyataan resmi dari ukb sebagai jaminan dan dasar hukum atas solusi yang ditawarkan.
dalam surat itu, mereka meminta empat poin utama:
mata kuliah yang diulang hanya 7.
perkuliahan boleh dilakukan secara hybrid (luring-daring).
proses perkuliahan tidak dipungut biaya (gratis).
ijazah lama dikembalikan, bukan diganti dengan yang baru.
“kami ingin jaminan tertulis. jangan sampai setelah kuliah ulang, ijazah yang diberikan adalah dokumen baru yang tidak sesuai dengan ijazah sebelumnya,” ujar connie.
baca juga:terdakwa suap proyek pokir dprd oku minta rp400 juta dikembalikan, jaksa kpk: ditolak
baca juga:kejari oku selatan dampingi pembagian makanan tambahan di puskesmas
kritik terhadap konten rektor ukb: dinilai tidak etis
selain menyoroti masalah hukum, connie juga menyampaikan keberatan atas konten promosi kuliah ulang dari rektor ukb yang dinilai bersifat sindiran dan tidak pantas.
dalam konten tersebut, disebutkan bahwa perkuliahan ulang bisa dilakukan santai, bahkan bisa ditinggal mandi, tidur, atau ke pasar, jika dilakukan via zoom.
“pernyataan itu tidak pantas datang dari pemimpin lembaga pendidikan tinggi. itu justru menyesatkan alumni yang sedang menuntut kejelasan hak akademik mereka,” ujarnya.
baca juga:kader pkk se-sumsel kumpul di griya agung, ikuti kegiatan penguatan kerohanian
baca juga:bupati oku selatan pimpin apel pasukan siaga cegah karhutla
minta teguran dari lldikti wilayah ii
kuasa hukum alumni mendesak kepala lldikti wilayah ii agar memberikan teguran resmi kepada pihak ukb, khususnya atas komunikasi publik yang tidak mencerminkan solusi akademik yang profesional.
“kami harap kepala lldikti memberi arahan agar ke depan, pernyataan publik dari kampus bisa memberikan contoh dan teladan yang baik, bukan sebaliknya,” tegas connie.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, RABU 6 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan