Para Menteri dan Pimpinan Lembaga Usulkan Tambahan Anggaran Hingga Puluhan Triliun

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Rabu , 09 Jul 2025 - 22:18

Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara mengusulkan tambahan anggaran dalam jumlah besar untuk tahun 2026 dalam rapat bersama DPR RI.- Foto: DPR RI.-

para menteri dan pimpinan lembaga usulkan tambahan anggaran hingga puluhan triliun                            jakarta, koranhos.com - sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara mengusulkan tambahan anggaran yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah dalam rapat bersama dpr ri untuk tahun anggaran 2026.
permintaan ini muncul karena pagu indikatif dinilai belum mencukupi untuk mendukung program-program prioritas nasional yang digaungkan pemerintahan presiden prabowo subianto.
efisiensi diuji, tambahan diajukan
direktur eksekutif trias politika strategis, agung baskoro, menilai usulan tersebut masih tergolong wajar.
"permintaan tambahan anggaran ke banggar dpr oleh para menteri prabowo itu lumrah, karena efisiensi tetap dilakukan," ujar agung, rabu (9/7/2025).
menurutnya, transisi pemerintahan menuju sistem kerja yang normal pasca pelantikan menjadi alasan utama membengkaknya kebutuhan anggaran. ia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dpr.
baca juga:roy suryo dan rismon bongkar hasil gelar perkara ijazah jokowi: 
baca juga:jay idzes selangkah lagi gabung udinese, tinggal finalisasi gaji
rincian usulan tambahan anggaran kementerian dan lembaga:
kemenko polhukam – budi gunawan
pagu indikatif: rp126,5 miliar
usulan tambahan: rp602,3 miliar
total kebutuhan: rp728,8 miliar
“belum ada alokasi untuk fungsi koordinasi lintas sektor,” tegas budi.
kemenko kumham dan imigrasi – yusril ihza mahendra
pagu indikatif: rp124,6 miliar
usulan tambahan: rp100,6 miliar
tambahan diperlukan untuk belanja modal dan non-operasional 2026.
kemenko infrastruktur – agus harimurti yudhoyono (ahy)
usulan tambahan: rp200 miliar
fokus pada proyek giant sea wall dan kereta cepat jakarta-surabaya.
kemenko pangan – zulkifli hasan (zulhas)
baca juga:drama motogp 2015 diangkat jadi film dokumenter
baca juga:bongkar korupsi kur rp12 miliar, kejari oki geledah 3 lokasi di sungai menang
pagu indikatif: rp137 miliar
usulan tambahan: rp272 miliar
untuk program desa merah putih dan sosialisasi langsung ke daerah.
kemenko pmk – pratikno
pagu indikatif: rp106,8 miliar
kebutuhan: rp314 miliar
usulan tambahan: rp207,2 miliar
fokus pada program literasi digital dan ai untuk masyarakat.
kemenko pemberdayaan masyarakat – muhaimin iskandar (cak imin)
pagu indikatif: rp223,9 miliar
usulan tambahan: rp276,1 miliar
“anggaran program belum ada, baru belanja operasional,” jelas cak imin.
kementerian agama – nasaruddin umar
usulan tambahan: rp8,4 triliun
untuk tunjangan asn dan non-asn, bos madrasah, serta efisiensi haji dan umrah.
kementerian sosial
usulan tambahan: rp1,19 triliun
rincian:
kurikulum: rp3 miliar
gaji guru: rp119 miliar
operasional sekolah: rp497 miliar
jaringan data: rp11 miliar
sarana internal: rp341 miliar
kementerian pertanian – andi amran sulaiman
baca juga:satu per satu dikejar, kejati sumsel sisir rumah para tersangka kasus cinde
baca juga:tersandung ijazah palsu, kades pematang panggang oki belum dicopot karena belum inkrah
pagu indikatif: rp13,75 triliun
usulan tambahan: rp30,89 triliun
total kebutuhan: rp44,64 triliun
untuk gaji pns, tunjangan, dan pengalihan ppl ke pusat (sesuai inpres 3/2025).
kemenpan-rb – rini widyantini
pagu indikatif: rp208,1 miliar
usulan tambahan: rp314,7 miliar
total kebutuhan: rp522,9 miliar
untuk program manajemen dan teknis rencana kerja pemerintah 2026.
badan kepegawaian negara (bkn) – zudan arif fakrulloh
pagu indikatif: rp574,7 miliar
tambahan anggaran untuk penguatan layanan asn dan digitalisasi manajemen kepegawaian.
efektivitas dan transparansi jadi sorotan
meskipun wajar dalam sistem perencanaan anggaran nasional, lonjakan permintaan ini menuai perhatian publik.
apalagi presiden prabowo sebelumnya menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan hasil nyata dari belanja negara.
publik kini menunggu, apakah dpr akan menyetujui permintaan tambahan ini secara penuh, atau justru melakukan rasionalisasi ketat demi menjaga keseimbangan fiskal nasional.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, KAMIS 10 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan