JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kebijakan ini dianggap sebagai langkah mundur dari semangat reformasi yang telah membawa perubahan besar dalam sistem demokrasi Indonesia.
Kabid Diklat PDIP Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyampaikan kritik tajam terhadap wacana ini. Ia bahkan menyebut pemerintahan Prabowo Subianto memiliki kemiripan dengan era Orde Baru.
"Napas pemerintahan sekarang lebih mirip Orde Baru. Semangat perbaikan yang dibawa reformasi menjadi menyusut," ujar Gilbert, Senin, 23 Desember 2024.
BACA JUGA:PDIP Sumsel Pecat Kader Yang Membelot di Pilkada 2024
BACA JUGA:Raphinha Minta Maaf Atas Kekalahan Barcelona dari Atletico Madrid
Mengenang Era Orde Baru
Gilbert menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru, kepala daerah ditunjuk langsung oleh presiden atau dipilih oleh DPRD.
Sistem tersebut, menurutnya, tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan menimbulkan banyak permasalahan, yang akhirnya mendorong lahirnya pilkada langsung pasca-reformasi.
"Dulu, anggota DPRD malah tidak memperhatikan aspirasi rakyat. Akhirnya pilkada langsung menjadi solusi," tambahnya.
BACA JUGA:Kekalahan Memalukan di Old Trafford, Ruben Amorim Ungkap Rasa Cemas Dalam Tim MU
BACA JUGA:Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Wafat, KPK Segera Hentikan Penyidikan Korupsi IUP
Biaya Tinggi Bukan Alasan
Wacana pengembalian pilkada ke DPRD diusulkan Presiden Prabowo Subianto dengan alasan efisiensi anggaran.
Prabowo menyebut bahwa uang negara yang dihemat dari sistem ini bisa dialokasikan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.