Namun, Gilbert menilai alasan ini tidak cukup kuat. "Anehnya, ide ini muncul bersamaan dengan wacana perubahan UU yang memberikan wewenang lebih luas kepada Polisi dan TNI di wilayah sipil, yang terkesan dilakukan menjelang Jokowi turun," kritik Gilbert.
BACA JUGA:Hakim Vonis Harvey Moeis: 6,5 Tahun Penjara, Uang Pengganti Rp210 Miliar
BACA JUGA:Dinkes OKU Selatan Gelar Pelaksanaan Kabupaten Sehat
Seruan untuk Fokus pada Karya Nyata
Gilbert menambahkan bahwa Presiden Prabowo sebaiknya lebih fokus pada karya nyata daripada sekadar retorika.
"Hingga saat ini, yang terlihat baru sekadar wacana dan kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Ia juga menyinggung pembredelan karya seni sebagai contoh tindakan yang tidak mencerminkan komitmen terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi.
BACA JUGA:Satuan Intelkam Polres OKU Selatan Kunjungi Lapas Muaradua
BACA JUGA:Jelang Nataru, Tim TPID Sidak Harga Pokok di PasarSaka Selabung
Pernyataan Prabowo tentang Pilkada oleh DPRD
Presiden Prabowo sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk mengembalikan sistem pilkada ke DPRD saat menghadiri HUT ke-60 Golkar di Sentul, Bogor, pada 12 Desember 2024.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur dan bupati," kata Prabowo.
BACA JUGA:Tahun 2025 Pemerintah OKU Selatan Usulkan 83.578 Ton Pupuk Subsidi
BACA JUGA:Amankan Nataru 2024-2025, Polres OKU Selatan Dirikan Dua Posko Terpadu
Kembali ke Demokrasi Partisipatif
PDIP menilai bahwa sistem pilkada langsung adalah simbol demokrasi partisipatif yang harus terus dijaga.