Harianokuselatan.bacakoran.co, OKUSELATAN - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi memulai langkah strategis dengan menetapkan program utama 100 hari kerja Kabinet Merah Putih.
Program tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Dalam retret Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 24–27 Oktober 2024, Presiden Prabowo menyampaikan arahan kepada 136 anggota kabinetnya terkait prioritas kerja di awal pemerintahan. Berikut rangkuman program utama:
1. Penataan Organisasi Kabinet
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, mengungkapkan fokus pada restrukturisasi organisasi kementerian. “Semua rancangan Peraturan Presiden terkait tata kerja kementerian telah diajukan ke meja Presiden,” jelasnya dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senin (28/10).
2. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP)
Rini juga menyebut penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) akan menjadi landasan bagi kementerian dan lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional. “Melalui SAKP, kita ciptakan keselarasan kinerja antarinstansi dengan efisiensi anggaran,” tambahnya.
3. Penataan Tenaga Non-ASN
Pemerintah akan melakukan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga non-ASN. Proses ini memastikan tidak terjadi PHK massal dan sesuai regulasi yang berlaku.
4. Peresmian Proyek Infrastruktur
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, akan meresmikan berbagai proyek infrastruktur, termasuk waduk, jalan, dan fasilitas publik lainnya. “Proyek-proyek ini tidak hanya seremonial, tetapi manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata AHY, Rabu (23/10).
5. Pilkada Serentak 2024
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan fokus pemerintah pada kelancaran Pilkada Serentak 2024. Digitalisasi dan penguatan koordinasi daerah menjadi prioritas utama sesuai program Astacita Presiden Prabowo.
6. Stabilitas Politik dan Keamanan
Wakil Menko Polhukam, Lodewijk Freidrich Paulus, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan di Papua serta Ibu Kota Nusantara (IKN).