JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan kawasan transmigrasi di Indonesia. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program sertipikasi tanah serta pelaksanaan Reforma Agraria yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigran.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat memberikan materi dalam acara Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Transmigrasi di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/08/2025).
Sertipikasi Tanah, Jaminan Kepastian bagi Transmigran
Menurut Wamen Ossy, sertipikasi tanah transmigrasi memiliki peranan vital agar program transmigrasi berjalan optimal. Tanpa adanya kepastian hukum atas tanah, para transmigran akan kesulitan membangun kehidupan yang layak.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap transmigran yang ditempatkan di kawasan transmigrasi memiliki sertipikat tanah resmi sebagai modal awal kehidupan dan kesejahteraan mereka,” jelasnya di hadapan 2.000 akademisi peserta ekspedisi.
Reforma Agraria dan Akses Penguatan Ekonomi
Selain sertipikasi tanah, dukungan ATR/BPN juga diwujudkan melalui Reforma Agraria, khususnya dalam aspek Penataan Akses. Dengan adanya sertipikat tanah, para transmigran akan lebih mudah mendapatkan akses permodalan, pasar, pendampingan usaha, serta teknologi modern di bidang pertanian maupun perkebunan.
“Kami ingin tanah yang dimiliki bisa dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Jangan sampai tanah yang telah disertipikasi justru dijual tanpa pemanfaatan yang jelas, sehingga masyarakat kembali kehilangan aset,” tegas Wamen Ossy.
Pelepasan 2.000 Akademisi untuk Ekspedisi Patriot
Usai sesi pembekalan, acara dilanjutkan dengan pelepasan peserta Ekspedisi Patriot Transmigrasi. Sebanyak 2.000 akademisi akan diberangkatkan sebagai tim advance untuk melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi di 154 titik kawasan transmigrasi.
Pelepasan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang turut didampingi Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Wamen Ossy juga hadir bersama Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin. (*)