JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di industri media nasional. Ia menyampaikan akan segera menggelar pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada pekan depan untuk membahas langkah-langkah penanganan krisis ini.
"Saya akan bertemu Pak Menaker minggu depan. Kami sudah mulai membahas secara informal dan meminta masukan dari teman-teman pers dan pelaku industri media terkait apa yang bisa dilakukan regulator agar memudahkan situasi ini," ujar Meutya kepada wartawan di Kantor Kemkomdigi, Jumat, 16 Mei 2025.
BACA JUGA:Prabowo: Masa Depan Indonesia Gemilang, Tapi Harus Waspada Ancaman dari Luar
BACA JUGA:2 Pembalap Muda Indonesia Jalani Debut Internasional di Thailand Talent Cup 2025
Dampak Disrupsi Teknologi
Menurut Meutya, gelombang PHK ini tidak bisa dilepaskan dari disrupsi teknologi yang membuat industri media mengalami tantangan besar, terutama dari sisi bisnis dan model distribusi konten.
“Beberapa asosiasi, seperti asosiasi televisi, sudah kami mintai masukan tertulis. Pertemuan dengan Menaker akan membahas semua aspek ini secara komprehensif,” tambahnya.
BACA JUGA:BRZ Super Series 2025 Tampilkan Duel Sengit, Subaru Buktikan Performa di Mandalika
BACA JUGA:Ditugaskan Jaga Kejaksaan, TNI Langsung Diingatkan DPR
PHK Meluas di Industri Media
Gelombang PHK dalam industri media semakin meluas. Sejumlah lembaga penyiaran publik dan swasta seperti Sea Today, RRI, TVRI, hingga beberapa media swasta lainnya terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja akibat tekanan finansial.
Berdasarkan data dari satudata.kemnaker, dalam periode Januari–Februari 2025, tercatat 18.610 pekerja terkena PHK, dengan Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan angka PHK tertinggi, mencapai 57,37 persen dari total yang dilaporkan.
BACA JUGA:Kejagung Beberkan Alasan Kejati dan Kejari Dijaga TNI Bukan Polri
BACA JUGA:Minta Bimbingan Sebelum Menikah, Sepasang Pengantin di OKU Selatan Datangi KUA,
Komitmen Pemerintah Hadapi Krisis