JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Tiga negara besar dunia, yakni Rusia, Inggris, dan China, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza yang diusulkan oleh Israel dan Amerika Serikat.
Penolakan tersebut mengemuka dalam sesi Dewan Keamanan PBB, menyusul meningkatnya kekhawatiran bahwa skema baru itu akan mempolitisasi bantuan dan membahayakan prinsip kemanusiaan yang dijalankan badan-badan PBB.
Rusia: Rencana Israel Langgar Prinsip Kemanusiaan
Perwakilan Rusia mengkritik tajam Israel karena justru memperkenalkan mekanisme bantuan baru tanpa membuka akses perbatasan yang sangat dibutuhkan warga Gaza.
“Alih-alih menunjukkan itikad politik yang nyata, Israel memaksa lembaga-lembaga PBB untuk ikut dalam operasi militer mereka. Ini merusak netralitas dan integritas kerja kemanusiaan,” ujar delegasi Rusia.
BACA JUGA:Pelepasan 100 Jamaah Haji OKU Selatan Digelar 24 Mei 2025
BACA JUGA:Sat Samapta Polres OKUS Sambangi Lapas Kelas IIB Muaradua
Mereka menilai, skema ini berisiko menjadikan dua juta penduduk Palestina sebagai korban dari kepentingan politik dan militer yang lebih besar.
Inggris Desak Penghentian Blokade Gaza
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, juga menyuarakan keberatannya. Ia menegaskan bahwa Israel harus mencabut blokade terhadap Gaza yang kini telah berlangsung lebih dari sepuluh minggu.
“Inggris tidak akan mendukung sistem bantuan apapun yang digunakan untuk kepentingan politik atau militer,” tegas Woodward. Ia menambahkan bahwa semua distribusi bantuan harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, serta dijalankan secara langsung oleh PBB, bukan oleh negara-negara pihak dalam konflik.
BACA JUGA:Tak Ada Ampun, Polres OKU Selatan Tangkap 5 Pelaku 3C
BACA JUGA:4 Kandidat Berebut Kursi Pimpinan Direktur PDAM OKU Selatan
China: Bantuan Tak Boleh Dijadikan Senjata Tekanan
Senada dengan Rusia dan Inggris, perwakilan Tiongkok menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi di Gaza, menyebut wilayah itu sebagai “neraka yang hidup” akibat blokade dan serangan militer Israel.