Kasus Pagar Laut Tangerang: Kortas Tipidkor Endus Dugaan Korupsi

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Kasus dugaan pemalsuan sertifikat di kawasan pagar laut pesisir utara Tangerang yang tengah ditangani Bareskrim Polri kini juga menjadi perhatian Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri. Dugaan adanya unsur korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di wilayah tersebut sedang didalami oleh tim penyelidik.

Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Cahyono Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengenai indikasi praktik korupsi dalam kasus ini.

“Kami telah menerima laporan dari Direktorat Pidana Umum mengenai indikasi korupsi dalam perkara ini,” ujar Cahyono kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Kamis, 13 Februari 2025.

Cahyono juga menyampaikan bahwa Kortas Tipidkor turut diundang dalam pembahasan kasus ini, mengingat ada dugaan keterlibatan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, dalam proses penerbitan sertifikat tersebut.

BACA JUGA:PN Jaksel Tolak Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, KPK Lanjutkan Proses Hukum

BACA JUGA:Lapas Kelas IIB Muaradua Lakukan Pengelolaan Koperasi

“Kami telah melakukan diskusi dan menemukan beberapa fakta terkait kasus ini. Namun, masih diperlukan pendalaman lebih lanjut, dan saat ini kami sedang dalam tahap penelaahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, jika ditemukan bukti kuat adanya tindak pidana korupsi, Kortas Tipidkor akan meningkatkan status kasus ini ke tahap penyelidikan guna menemukan unsur pidana yang lebih spesifik. Ia juga menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan Kepala Desa Kohod akan dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Kasus Memasuki Tahap Penyidikan

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menggeledah tiga lokasi, yakni Kantor Desa Kohod, rumah pribadi Kepala Desa Arsin, serta kediaman Sekretaris Desa Kohod di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Senin, 10 Februari 2025.

Polisi telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan setelah menemukan unsur dugaan tindak pidana terkait pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah pagar laut Tangerang. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti guna menetapkan tersangka dalam perkara ini.

BACA JUGA:BPBD OKU Selatan Edukasikan Penanganan Bencana Ke Siswa TK

BACA JUGA:Mengenal Budaya Mengantar Petulung Ciri Khas Masyarakat OKU Selatan, Mulai Tergerus Budaya Amplop

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Djuhandhani, penyidik menduga bahwa modus operandi dalam kasus ini melibatkan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Kepala Desa Kohod bersama pihak lain. Dokumen palsu tersebut digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.