Banyak PSU Ganggu Pemerintahan, Mendagri Dorong Perbaikan Sistem Pilkada

banyak psu ganggu pemerintahan, mendagri dorong perbaikan sistem pilkada jakarta, harianokuselatan.id - menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian mengajak para akademisi untuk berperan aktif dalam mengevaluasi sistem pilkada serta pemilu secara umum di indonesia. "meskipun sebagian besar daerah telah melaksanakan pilkada 2024, namun masih banyak pemungutan suara ulang (psu) yang mengganggu kelancaran tata kelola pemerintahan daerah," ujar mendagri saat menghadiri pelantikan pengurus dan halalbihalal ikatan keluarga alumni (ika) universitas islam indonesia (uii) 2025 dewan pimpinan pusat (dpp) ika uii, di hotel bidakara, jakarta. baca juga:psu pilkada empat lawang kembali berujung gugatan ke mk baca juga:hasan nasbi mundur dari kepala kantor komunikasi presiden tito berharap akademisi dapat memberikan kontribusi melalui kajian untuk perbaikan sistem pilkada di masa depan.  "ini akan bisa menjadi kajian untuk perbaikan sistem pilkada di masa depan, serta masukan bagi pemerintah dan dpr sebagai pembuat undang-undang, mengingat kemungkinan adanya revisi terhadap undang-undang pilkada," katanya. mendagri menegaskan bahwa pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi, dimana masyarakat dapat langsung memilih pemimpin mereka, memberikan legitimasi yang kuat kepada kepala daerah yang terpilih.  baca juga:offroader se-indonesia serbu trek jungle rush 2025 baca juga:bangun sepak bola putri, pssi gandeng djarum foundation selama masa kampanye, calon kepala daerah biasanya turun langsung ke masyarakat untuk membangun popularitas dan elektabilitas, yang membuka peluang bagi siapa saja dari berbagai latar belakang untuk ikut serta. "semua orang boleh ikut dalam pemilihan, dan kita bisa menemukan pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan jika dilakukan melalui penunjukan," ungkap tito. baca juga:terdakwa kasus timah meninggal, kejagung tetap kejar kerugian negara rp 4,5 triliun baca juga:februari–april 2025: polda metro jaya tindak 1.566 kasus narkoba meski demikian, mendagri juga mengakui bahwa pilkada langsung memiliki tantangan, terutama dari sisi biaya politik yang tinggi. oleh karena itu, dia menekankan perlunya evaluasi dan pembenahan sistem agar demokrasi tetap berjalan sehat tanpa mengabaikan akuntabilitas. "apa pun juga punya potensi konflik, yang kalau tidak bisa di-manage bisa menjadi kekerasan. konflik kekerasan," pungkasnya.  

Tag

• # akademisi
• # revisi undang-undang pilkada
• # konflik pilkada
• # biaya politik
• # mendagri tito karnavian
• # pemilu indonesia
• # evaluasi pilkada
• # sistem pilkada
• # demokrasi indonesia
• # tata kelola pemerintahan
• # pemilihan kepala daerah
• # pemungutan suara ulang (psu)
• # pemilu 2024

Share

• 
• 
• 
• 
•