Presiden Prabowo Tegas: Basmi Rente Impor, Hentikan Penyelundupan
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan peringatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan soal penyelundupan barang dari luar negeri atau impor. -Foto: Ist.-
JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan peringatan keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait praktik penyelundupan dan rente impor yang merugikan negara dan masyarakat.
Dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah berkomitmen memberantas segala bentuk praktik ilegal dalam sistem impor, termasuk perlakuan tidak adil terhadap pengusaha kecil dan menengah.
BACA JUGA:Arab Saudi Larang Visa Non-Haji untuk 14 Negara, Termasuk Indonesia
BACA JUGA:Nakes Puskesmas Muaradua OKU Selatan Lakukan Skrining Kesehatan Siswa MTs
"Bea Cukai harus kita benahi. Jangan lagi bermain-main dengan prosedur yang dibuat-buat. Semua harus transparan dan adil," tegas Prabowo di hadapan para pelaku ekonomi dan pejabat negara.
Sebagai mantan perwira militer, Prabowo menyebut dirinya memahami taktik-taktik licik yang kerap digunakan untuk menyelundupkan barang ke dalam negeri.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan tindakan tegas terhadap siapa pun, termasuk pejabat, yang terlibat atau membekingi penyelundupan.
BACA JUGA:Dinas Perpustakaan OKU Selatan Gelar Perpustakaan Keliling
BACA JUGA:Lewat Aplikasi SIGNAL, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih Praktis dan Transparan
“Tidak boleh ada toleransi. Kita harus bertindak tegas karena yang dirugikan adalah rakyat kita sendiri. Negara harus hadir melindungi rakyat, bukan malah menjadi bagian dari masalah,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti soal ketimpangan dalam sistem impor bahan baku yang selama ini dinilai hanya menguntungkan kelompok usaha tertentu. Ia menegaskan bahwa sistem tersebut harus dibuka agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap pelaku usaha lain.
BACA JUGA:Direktur RSUD Martapura Mengundurkan Diri, Tanggung Jawab atas Kasus Ambulans Kehabisan BBM
BACA JUGA:Dugaan Pencemaran Limbah Sawit, DLH Ambel Sampel Uji Laboratorium
“Tidak bisa lagi hanya segelintir perusahaan yang diberi hak untuk impor. Itu praktik rente yang harus dihentikan. Kita ingin keadilan dalam ekonomi," lanjutnya.
- Tag
- Share
-
-
