PSU di Empat Lawang: Bawaslu Ingatkan Potensi Mobilisasi Pemilih Ilegal

psu di empat lawang: bawaslu ingatkan potensi mobilisasi pemilih ilegal palembang, harianokuselatan.id – badan pengawas pemilu (bawaslu) sumatera selatan menyoroti potensi eksodus pemilih ilegal dalam pemungutan suara ulang (psu) di kabupaten empat lawang. hal ini mengingat wilayah tersebut berbatasan langsung dengan kabupaten kepahiang (bengkulu), kabupaten lahat, dan kota pagaralam. koordinator divisi penindakan pelanggaran, data, dan informasi bawaslu sumsel, ahmad naafi, menegaskan bahwa daftar pemilih tetap (dpt) yang digunakan dalam psu tetap mengacu pada dpt 2024 tanpa ada perubahan atau penambahan. “dpt yang digunakan dalam psu ini tetap mengacu pada dpt 2024 sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi (mk). tidak ada perubahan atau penambahan, kecuali bagi pemilih yang telah meninggal dunia atau pindah domisili,” kata naafi. berdasarkan data, jumlah pemilih di wilayah empat lawang mencapai 257.020 jiwa, terdiri dari 125.024 pemilih perempuan dan 131.996 pemilih laki-laki. jumlah surat suara dalam psu pun tidak mengalami perubahan dari pemilihan sebelumnya, sesuai arahan mk. baca juga:manajemen sriwijaya fc: tunggakan gaji akan dilunasi usai lebaran baca juga:usai kalahkan bahrain, timnas indonesia naik ke peringkat 124 fifa larangan atribut politik bagi saksi di tps selain mengawasi potensi mobilisasi pemilih ilegal, bawaslu sumsel juga mengingatkan saksi pasangan calon di tps agar mematuhi aturan yang berlaku. "saksi tidak diperbolehkan mengenakan atau membawa atribut pasangan calon maupun partai politik. hal ini termasuk larangan mengenakan nomor, nama, foto calon, simbol partai, atau atribut lain yang menunjukkan keberpihakan,” tegasnya. bawaslu juga mengatur jumlah saksi yang diperbolehkan di tps, yaitu maksimal tiga orang, sesuai dengan pasal 10 ayat (4) huruf c dan d dalam pkpu 17/2024. saksi yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi hingga dikeluarkan dari tps oleh petugas berwenang untuk menjaga netralitas dan transparansi pemungutan suara. baca juga:pemerintah dan muhammadiyah sepakat idulfitri 1 syawal 1446 hijriah jatuh pada 31 maret 2025 baca juga:menkomdigi: indonesia peringkat 4 dunia dalam kasus pornografi anak ketentuan hak pilih dalam psu naafi menegaskan bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di psu adalah: pemilih yang memiliki ktp elektronik (ktp-el) dan terdaftar dalam dpt di tps bersangkutan. pemilih dalam daftar pemilih pindahan (dpp). pemilih dengan ktp-el tetapi tidak terdaftar dalam dpt maupun dpp. bagi pemilih yang belum memiliki ktp-el pada hari pemungutan suara, mereka dapat menggunakan biodata penduduk sebagai dokumen pengganti, sebagaimana diatur dalam pasal 19 pkpu 17/2024. “kami mengingatkan pemilih untuk memastikan identitas mereka sudah sesuai agar tidak menemui kendala saat menggunakan hak suara,” ujar naafi. petugas tps juga diwajibkan melakukan verifikasi ketat untuk memastikan setiap pemilih benar-benar memenuhi syarat, guna mencegah penyalahgunaan hak pilih atau praktik kecurangan selama psu berlangsung. baca juga:pemkab oku selatan prediksi pengunjung wisata ranau meningkat baca juga:disdamkar oku selatan bantu pemuda lepaskan cincin pengawasan ketat dan imbauan bawaslu bawaslu sumsel telah menginstruksikan pengawas tps untuk memastikan tidak ada pelanggaran, termasuk terkait alat peraga dan atribut kampanye di sekitar tps. “pengawas tps harus memastikan bahwa lingkungan tps bersih dari alat peraga kampanye yang melanggar aturan,” tegas naafi. selain itu, bawaslu juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi jalannya psu. jika menemukan indikasi pelanggaran atau dugaan kecurangan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada petugas pengawas. “dengan pengawasan ketat dan kepatuhan terhadap regulasi, kami berharap psu dapat berlangsung jujur, adil, dan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya. bawaslu juga mengimbau kepada seluruh peserta pemilu dan tim sukses pasangan calon untuk menjaga ketertiban serta tidak melakukan mobilisasi pemilih dari luar daerah yang tidak berhak memilih. "dengan penegakan aturan yang ketat dan pengawasan menyeluruh, diharapkan psu kali ini bisa berlangsung dengan aman dan demokratis," pungkasnya.  

Tag

• # mobilisasi pemilih
• # pemilu ulang
• # psu empat lawang
• # bawaslu sumsel
• # pengawasan pemilu

Share

• 
• 
• 
• 
•