KPK Respon Wacana Prabowo Buang Koruptor ke Pulau Kecil

Respons KPK Soal Wacana Prabowo akan Buang Koruptor ke Pulau Kecil, 'Jangan Kasih Makan, Bertani Untuk Bertahan Hidup!'. -Foto: Ayu Novita.-
JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons wacana Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil yang sulit diakses. Wacana ini mencuat sebagai langkah tegas dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Ia menyebut bahwa lokasi yang tepat untuk penjara koruptor bisa berada di sekitar Pulau Buru, Maluku.
"Saya sependapat jika Presiden membangun penjara di pulau terpencil dan terluar di sekitar Pulau Buru untuk para pelaku tindak pidana korupsi," ujar Johanis pada Selasa, 18 Maret 2025.
Tanak juga menambahkan bahwa para narapidana korupsi sebaiknya tidak mendapatkan suplai makanan dari pemerintah. Sebagai gantinya, mereka diberikan alat pertanian agar bisa bertani dan mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri.
BACA JUGA:Wujud Empati Atas Gugurnya 3 Anggota Way Kanan, Polres OKUS Gelar Shalat Gaib
BACA JUGA:Bentuk Karakter, SMPN 02 Buay Pemaca Gelar Pesantren Kilat
"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka. Cukup berikan alat pertanian agar mereka bercocok tanam di ladang atau sawah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka dari hasil kerja mereka sendiri," jelasnya.
Lebih lanjut, Tanak juga mendukung adanya peningkatan hukuman bagi koruptor dengan batas minimal 10 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup.
"Selain itu, hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi harus diperberat dengan hukuman badan minimal 10 tahun hingga hukuman seumur hidup," tambahnya.
BACA JUGA:Sekda OKU Selatan Pimpin Rapat Evaluasi Pelayanan Sampah
BACA JUGA:Wakil Bupati OKU Selatan Tinjau RSUD Muaradua, Pastikan Pelayanan Kesehatan Optimal
Dengan hukuman yang lebih berat dan fasilitas penjara yang minim, Tanak berharap para calon koruptor akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang merugikan negara.
"Harapan saya, dengan kebijakan ini, akan muncul rasa takut untuk melakukan korupsi," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalannya terhadap para pelaku korupsi yang menyebabkan kesulitan bagi rakyat, termasuk guru dan petani di Indonesia. Dalam sebuah pernyataan tegas, Prabowo menyatakan tekadnya untuk menindak tegas para koruptor hingga mempertimbangkan untuk mengusir mereka dari Indonesia.