Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Serahkan Sertifikat 32.000 Hektar Puslatpur ke TNI AD

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Rabu , 12 Mar 2025 - 19:39

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serahkan sertifikat 32.000 hektar tanah Puslatpur ke TNI AD, solusi legalitas tanah dan cegah konflik. -Foto: Christian Nugroho/Harian OKU Selatan.-

Ia menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat sekitar dan pihak militer selalu harmonis.

"Keberadaan Puslatpur tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Sumatera Selatan, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian lokal, terutama saat ada latihan tempur berskala nasional maupun internasional," ujar Herman Deru.

Sebagai mantan Bupati OKU Timur, ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan Puslatpur dalam pengelolaan wilayah tanpa adanya sengketa perbatasan.

Kasad TNI Dukung Digitalisasi Sertifikat

Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian ATR/BPN yang telah menyelesaikan proses sertifikasi aset TNI AD.

Ia menegaskan bahwa TNI akan menjaga lahan tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selain itu, Jenderal Maruli juga mendukung penerapan sertifikat tanah digital bagi aset TNI. "Dengan sistem digital, kepemilikan tanah akan lebih aman, tidak mudah hilang, dan mencegah tumpang tindih kepemilikan. Kami berharap proses ini dapat segera diterapkan," ujarnya.

Penyerahan sertifikat tanah ini menandai komitmen pemerintah dalam menyelamatkan aset negara sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan TNI dan masyarakat sekitar. (res)

menteri atr/bpn nusron wahid serahkan sertifikat 32.000 hektar puslatpur ke tni ad                            oku timur, harianokuselatan.id – menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn), nusron wahid, secara resmi menyerahkan sertifikat tanah seluas 32.000 hektar kepada kepala staf angkatan darat (kasad) jenderal tni maruli simanjuntak. 
acara berlangsung di pusat latihan tempur (puslatpur) tni ad yang berlokasi di martapura, kabupaten ogan komering ulu (oku) timur, rabu 12 maret 2025.
lahan tersebut merupakan bagian dari aset milik negara yang dikelola tni ad dengan status hak pengelolaan lahan (hpl). dari total 48.000 hektar luas area puslatpur, hanya 32.000 hektar yang dapat disertifikasi karena sebagian lainnya masuk dalam kawasan hutan lindung.
baca juga:mts negeri 01 oku selatan gelar pesantren kilat
baca juga:pemda oku selatan asistensi penyusunan peraturan jabatan
penyelamatan aset negara
menteri atr/bpn nusron wahid menjelaskan bahwa sertifikasi tanah ini bertujuan untuk memastikan legalitas dan perlindungan aset negara agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. 
"sebanyak 42 sertifikat tanah telah diterbitkan dan diserahkan langsung kepada tni ad untuk menjamin kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola," ungkap nusron.
ia juga menyoroti banyaknya persoalan terkait kepemilikan aset tanah milik tni di berbagai daerah. dari total 649 titik aset yang masih bermasalah, sebanyak 92 titik telah berhasil diselesaikan dalam tiga bulan terakhir, termasuk lahan puslatpur di sumatera selatan.
menurut nusron, pemerintah telah mengadopsi kebijakan sertifikasi tanah berbasis hpl bagi tni ad. bagi masyarakat yang telah lama bermukim di lahan tersebut, pemerintah membuka peluang untuk memberikan hak guna usaha (hgu) atau hak guna bangunan (hgb) dengan izin dari tni ad, sehingga tidak ada penggusuran.
baca juga:pemkab oku selatan ikuti koordinasi sanggahan inflasi daerah
baca juga:asistensi penyusunan peta jabatan perangkat daerah di oku selatan
dukungan pemerintah daerah
gubernur sumatera selatan, h. herman deru, mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam memberikan kepastian hukum atas lahan puslatpur. 
ia menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat sekitar dan pihak militer selalu harmonis.
"keberadaan puslatpur tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sumatera selatan, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian lokal, terutama saat ada latihan tempur berskala nasional maupun internasional," ujar herman deru.
sebagai mantan bupati oku timur, ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan puslatpur dalam pengelolaan wilayah tanpa adanya sengketa perbatasan.
baca juga:asisten i pimpin rapat koordinasi sanggahan nilai inflasi daerah oku selatan
baca juga:bupati abusama kunjungi kementerian pupr untuk sinergikan program pembangunan
kasad tni dukung digitalisasi sertifikat
kasad jenderal tni maruli simanjuntak menyampaikan apresiasi terhadap kementerian atr/bpn yang telah menyelesaikan proses sertifikasi aset tni ad. 
ia menegaskan bahwa tni akan menjaga lahan tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.
selain itu, jenderal maruli juga mendukung penerapan sertifikat tanah digital bagi aset tni. "dengan sistem digital, kepemilikan tanah akan lebih aman, tidak mudah hilang, dan mencegah tumpang tindih kepemilikan. kami berharap proses ini dapat segera diterapkan," ujarnya.
penyerahan sertifikat tanah ini menandai komitmen pemerintah dalam menyelamatkan aset negara sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan tni dan masyarakat sekitar. (res)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, KAMIS 13 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan