Fee Proyek PUPR Banyuasin: Kejati Telusuri Dugaan Keterlibatan Pejabat DPRD Sumsel

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Rabu , 19 Feb 2025 - 20:58

Kabag humas DPRD Sumsel Arie Martharedho (AMR) tidak bermain sendiri di kasus korupsi PUPR Banyuasin. -Foto: Ist.-

Proyek tersebut mencakup pembangunan kantor lurah, jalan RT, serta saluran drainase di Kelurahan Kramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, dengan anggaran sekitar Rp3 miliar.

Kajati menegaskan bahwa penyidikan masih terus berkembang untuk mengungkap aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat.

"Tidak mungkin fee sebesar itu hanya digunakan oleh satu orang. Kami akan terus mendalami keterlibatan pihak lain," tegasnya.

Pasal yang Menjerat Tersangka

Arie Martharedho dan Apriansyah dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Wisnu Andrio Fatra dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 atau Pasal 13 UU yang sama.

Kasus ini terus bergulir, dan Kejati Sumsel memastikan akan menindak tegas semua pihak yang terbukti terlibat dalam skandal korupsi proyek di Banyuasin.

fee proyek pupr banyuasin: kejati telusuri dugaan keterlibatan pejabat dprd sumsel                            palembang, harianokuselatan.id - kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan terus mendalami kasus dugaan korupsi fee proyek di dinas pupr kabupaten banyuasin. 
penyidik kini menelusuri kemungkinan keterlibatan mantan ketua dprd sumsel, anita noeringhati, dalam aliran dana gratifikasi proyek tersebut.
kajati sumsel, dr. yulianto sh mh, membenarkan bahwa anita telah diperiksa dalam tahap penyelidikan guna mengklarifikasi dugaan fee sebesar 20 persen dari proyek pembangunan dinas pupr banyuasin tahun anggaran 2023.
"kami melakukan pemeriksaan untuk crosscheck terkait dugaan aliran dana dalam penyidikan kasus ini," ujar yulianto dalam konferensi pers pada selasa, 18 februari 2025.
baca juga:gerindra: koalisi permanen sudah lama dibahas, prabowo ingin stabilitas politik
baca juga:dpc demokrat banyuasin kembali dukung ahy jadi ketua umum
fee proyek dan tersangka yang sudah ditahan
sejauh ini, kejati sumsel telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu:
arie martharedho (amr) – kabag humas dan protokol dprd sumsel
apriansyah – kepala dinas pupr kabupaten banyuasin
wisnu andrio fatra – wakil direktur cv hk, selaku pihak pelaksana proyek
baca juga:jelang pelantikan, toha tohet-rohman hadiri gladi bersih, siap pimpin muba
baca juga:timnas u-20 hadapi yaman di laga terakhir, indra sjafri targetkan kemenangan
berdasarkan hasil penyelidikan, amr diduga menerima fee sebesar 20 persen dari proyek-proyek pembangunan yang bersumber dari dana bantuan khusus di apbd provinsi sumsel tahun 2023. 
proyek tersebut mencakup pembangunan kantor lurah, jalan rt, serta saluran drainase di kelurahan kramat raya, kecamatan talang kelapa, banyuasin, dengan anggaran sekitar rp3 miliar.
kajati menegaskan bahwa penyidikan masih terus berkembang untuk mengungkap aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat. 
"tidak mungkin fee sebesar itu hanya digunakan oleh satu orang. kami akan terus mendalami keterlibatan pihak lain," tegasnya.
baca juga:chelsea siapkan 75 juta poundsterling untuk rekrut kaoru mitoma
baca juga:sederet nama tokoh ramaikan bursa calon pimpinan danantara
pasal yang menjerat tersangka
arie martharedho dan apriansyah dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 atau pasal 11 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
wisnu andrio fatra dikenakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 atau pasal 13 uu yang sama.
kasus ini terus bergulir, dan kejati sumsel memastikan akan menindak tegas semua pihak yang terbukti terlibat dalam skandal korupsi proyek di banyuasin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, KAMIS 20 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan