Bawaslu 9 Kab/Kota di Sumsel Telah Berikan Keterangan di Sidang Sengketa Pilkada 2024

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Senin , 03 Feb 2025 - 22:08

Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Naafi. -Foto: Dudun.-

bawaslu 9 kab/kota di sumsel telah berikan keterangan di sidang sengketa pilkada 2024                            palembang, harianokuselatan.id – badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) di sembilan kabupaten/kota yang terlibat dalam persidangan sengketa hasil pilkada 2024 di mahkamah konstitusi telah memberikan keterangan tertulis dan lisan terkait proses yang menjadi objek gugatan. 
keterangan tersebut disampaikan untuk memberikan klarifikasi dan jawaban terhadap dalil hukum yang diajukan oleh pihak pemohon.
komisioner divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi bawaslu provinsi sumatera selatan, ahmad naafi, menegaskan bahwa langkah ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bawaslu (perbawaslu) nomor 10 tahun 2023 tentang perubahan atas perbawaslu nomor 22 tahun 2018.
baca juga:juara thailand masters 2025, ganda putri lanny/fadia bawa pulang gelar pertama indonesia di 2025
baca juga:mohamed salah makin dekat ke puncak daftar top skor sepanjang masa liga inggris
peraturan ini mengatur tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi.
penyusunan keterangan juga merujuk pada peraturan mahkamah konstitusi nomor 14 tahun 2024 serta keputusan bawaslu nomor 2/hk.03.03/k1/10/2024 tentang pedoman teknis tata cara pemberian keterangan. 
baca juga:istana dukung larangan pengecer jual lpg 3 kg, dorong jadi agen resmi
baca juga:prabowo instruksikan anggaran mbg daerah dialihkan untuk perbaikan sekolah
seluruh dokumen disampaikan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh balai besar sertifikasi elektronik (bsre), badan siber dan sandi negara.
ahmad naafi menambahkan bahwa bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat dalam persidangan wajib menyampaikan keterangan sesuai jadwal yang ditentukan. 
hal ini bagian dari tanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan.
baca juga:akhir-akhir ini, dbd di oku selatan terus meningkat
baca juga:lapas muaradua ikut berpartisipasi kegiatan donor darah di rsud muaradua
bawaslu juga mengingatkan bahwa jika ada yang tidak memenuhi kewajibannya, tindakan pembinaan hingga proses pelanggaran kode etik dapat dilakukan, bahkan kemungkinan tindak pidana pemilihan sesuai peraturan yang berlaku.
keterangan yang disampaikan bawaslu di sembilan kabupaten/kota diharapkan dapat mendukung transparansi dan objektivitas dalam persidangan di mahkamah konstitusi. hal ini penting dalam menjaga keadilan dan legitimasi proses demokrasi di indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SELASA 4 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan