Pengamat Politik Sumsel: Pelantikan Kepala Daerah Bisa Mundur hingga Maret

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 22:49

Bagindo Togar ungkap alasan penundaan pelantikan kepala daerah, dari kasus hukum hingga efisiensi politik! -Foto: ist.-

Bagindo juga menilai bahwa kebijakan ini kemungkinan bagian dari strategi menuju Pilkada tidak langsung, yang dalam skema ke depan bisa saja dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD.

Pelantikan Berpotensi Mundur ke Maret 2025

Berdasarkan analisisnya, pelantikan kepala daerah bisa mundur hingga Maret 2025.

“Meskipun ada pihak yang optimistis tetap bisa dilakukan pada Februari, kemungkinan besar pelantikan akan molor hingga Maret,” ujarnya.

Selain itu, ia memperkirakan bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur akan didahulukan, sementara bupati dan wali kota baru akan dilantik setelahnya.

“Gubernur akan dilantik lebih dulu, karena nantinya mereka yang akan melantik bupati dan wali kota,” jelasnya.

Politik Transaksional Masih Jadi Tantangan

Bagindo menyoroti bahwa sistem politik Indonesia masih didominasi oleh politik transaksional, di mana kemenangan dalam Pilkada lebih banyak ditentukan oleh praktik barter suara.

“Yang terjadi adalah praktik transaksi, di mana konstituen diberikan uang sebagai imbalan untuk suara mereka,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu berharap mendapatkan pemimpin yang cerdas dan inovatif, selama sistem politik masih seperti ini.

“Banyak kepala daerah lebih sibuk mengembalikan modal politik mereka daripada memikirkan inovasi dan kemajuan daerah,” kritiknya.

pengamat politik sumsel: pelantikan kepala daerah bisa mundur hingga maret                            palembang, harianokuselatan.id - kepastian pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota terpilih hasil pilkada serentak 2024 masih menjadi tanda tanya. setelah rencana pelantikan pada 6 februari 2025 dibatalkan, muncul spekulasi bahwa agenda ini bisa mundur lebih lama.
pengamat politik sumatera selatan, bagindo togar, menilai bahwa penundaan ini merupakan langkah yang tepat mengingat masih ada perkara hukum yang belum memiliki putusan inkrah serta beberapa kasus yang sedang melalui proses dismissal di mahkamah konstitusi (mk).
“ada beberapa kasus yang masih harus dipilah, ada yang diberhentikan dan ada yang prosesnya tetap berlanjut,” ujarnya.
penundaan demi efisiensi, tapi dinilai tidak adil
bagindo menjelaskan bahwa ada tiga kategori kepala daerah terpilih:
mereka yang masih menjalani proses hukum,
mereka yang mengalami dismissal,
mereka yang tidak bersengketa dan seharusnya bisa segera dilantik.
namun, karena proses dismissal masih dalam tahap penelitian, keputusan untuk menunda pelantikan dinilai sebagai upaya efisiensi.
baca juga:resmi, presiden prbowo batalkan pelantikan kepala daerah terpilih di 6 februari 2025
baca juga:jadwal pelantikan diundur, muchendi-mahzareki tunggu juknis pemerintah pusat
“alasan utama penundaan ini adalah efisiensi, meskipun bagi sebagian pihak terasa tidak adil,” ungkapnya.
menurutnya, penyamaan status antara kepala daerah yang bersengketa dan tidak bersengketa menciptakan ketidakadilan dalam kepastian hukum.
“beberapa daerah yang tidak memiliki sengketa merasa dirugikan, karena mereka telah mempersiapkan diri, termasuk menyiapkan seragam pelantikan,” tambahnya.
bagindo juga menilai bahwa kebijakan ini kemungkinan bagian dari strategi menuju pilkada tidak langsung, yang dalam skema ke depan bisa saja dilakukan melalui pemilihan oleh dprd.
pelantikan berpotensi mundur ke maret 2025
berdasarkan analisisnya, pelantikan kepala daerah bisa mundur hingga maret 2025.
“meskipun ada pihak yang optimistis tetap bisa dilakukan pada februari, kemungkinan besar pelantikan akan molor hingga maret,” ujarnya.
baca juga:2 rider honda motogp sapa ratusan bikers honda pcx di jakarta
baca juga:jhon duran resmi gabung al nassr, jadi rekan se klub ronaldo
selain itu, ia memperkirakan bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur akan didahulukan, sementara bupati dan wali kota baru akan dilantik setelahnya.
“gubernur akan dilantik lebih dulu, karena nantinya mereka yang akan melantik bupati dan wali kota,” jelasnya.
politik transaksional masih jadi tantangan
bagindo menyoroti bahwa sistem politik indonesia masih didominasi oleh politik transaksional, di mana kemenangan dalam pilkada lebih banyak ditentukan oleh praktik barter suara.
“yang terjadi adalah praktik transaksi, di mana konstituen diberikan uang sebagai imbalan untuk suara mereka,” tegasnya.
ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu berharap mendapatkan pemimpin yang cerdas dan inovatif, selama sistem politik masih seperti ini.
baca juga:1 februari 2025 ini harga bbm pertamina resmi naik
baca juga:kurs 1 usd mendadak jadi rp8.170 hari ini
“banyak kepala daerah lebih sibuk mengembalikan modal politik mereka daripada memikirkan inovasi dan kemajuan daerah,” kritiknya.
namun, bagindo berharap agar pilkada di masa depan bisa lebih berorientasi pada gagasan dan inovasi, bukan semata-mata transaksi politik.
“tantangan kita ke depan adalah mengubah sistem agar lebih berfokus pada kepemimpinan yang berkualitas,” pungkasnya.
dengan berbagai dinamika ini, masyarakat kini menanti keputusan resmi pemerintah terkait jadwal pelantikan kepala daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 2 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan