Pertengahan Januari 2025, Pemkot Palembang Tertibkan Reklame Tak Berizin

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Kamis , 09 Jan 2025 - 22:03

Sekda Palembang Pastikan Reklame Tak Berizin Segera Ditertibkan. -Foto: Ist.-

“Keamanan masyarakat harus terjamin. Reklame yang dipasang sesuai izin lebih terkontrol dan aman,” tegasnya.

Pembentukan Satgas Khusus Penertiban

Pemkot Palembang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti:

Satpol PP,

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Satgas ini bertugas menertibkan reklame tak berizin, memperbaiki tata letak reklame yang tidak sesuai, dan memastikan reklame tidak mengganggu tata ruang kota.

Tindakan Tegas terhadap Pelanggaran

Setelah diberikan Surat Peringatan, reklame yang tidak diperpanjang izinnya atau sama sekali tidak memiliki izin akan dicopot oleh Pemkot Palembang.

“Penertiban ini tidak hanya soal pajak, tetapi juga tentang ketertiban, keindahan, dan keamanan kota. Kami akan bertindak tegas terhadap pelanggaran,” pungkas Aprizal.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan Kota Palembang yang lebih tertib, indah, dan aman bagi seluruh warganya.

pertengahan januari 2025, pemkot palembang tertibkan reklame tak berizin                             palembang, harianokuselatan.id - pemerintah kota (pemkot) palembang akan memulai penertiban reklame tak berizin pada pertengahan januari 2025. langkah ini dilakukan untuk memastikan semua media reklame, seperti videotron, billboard, dan papan nama toko, mematuhi aturan yang berlaku.
sekretaris daerah kota palembang, aprizal hasyim, menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap pengiklan yang melanggar peraturan daerah (perda).
“minggu ini kami mendata reklame, videotron, dan billboard milik pengiklan yang tidak memiliki izin. selanjutnya, kami akan mengirimkan surat peringatan (sp) kepada pemilik reklame tersebut,” ujar aprizal seusai rapat koordinasi penertiban reklame, kamis, 9 januari 2025.
baca juga:sekjen pdip hasto kristiyanto diduga jadi target manuver politik jelang kongres
baca juga:kpu tetapkan toha-rohman bupati dan wakil bupati musi banyuasin 2025-2030
fokus pada ketertiban estetika kota
aprizal menekankan bahwa penertiban ini bertujuan untuk menjaga estetika kota palembang. setiap media reklame yang dipasang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
reklame di bawah 3 meter: memerlukan izin penyelenggaraan reklame (ipr).
reklame di atas 3 meter: harus mendapatkan persetujuan bangunan gedung (pbg).
“izin ipr bisa selesai dalam waktu dua hari. untuk papan nama toko, maksimal panjangnya 13 meter. sedangkan billboard atau videotron di atas 3 meter wajib memiliki izin pbg,” jelas aprizal.
baca juga:resmi jadi pemimpin sumsel, herman deru dan cik ujang siapkan tim transisi
baca juga:psm menang banding, sanksi wo dan denda rp90 juta dibatalkan
keamanan dan ketertiban jadi prioritas
selain untuk estetika, pemkot palembang juga menyoroti pentingnya keselamatan masyarakat. aprizal mencontohkan risiko reklame roboh akibat pemasangan yang tidak sesuai aturan, terutama pada musim hujan dengan angin kencang.
“keamanan masyarakat harus terjamin. reklame yang dipasang sesuai izin lebih terkontrol dan aman,” tegasnya.
pembentukan satgas khusus penertiban
pemkot palembang telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah (opd), seperti:
satpol pp,
badan pendapatan daerah (bapenda), dan
dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp).
satgas ini bertugas menertibkan reklame tak berizin, memperbaiki tata letak reklame yang tidak sesuai, dan memastikan reklame tidak mengganggu tata ruang kota.
baca juga:putri kw lolos ke perempat final malaysia open 2025 usai kalahkan wakil thailand
baca juga:kepala bpjph optimis industri halal dapat pacu pertumbuhan ekonomi 8 persen
tindakan tegas terhadap pelanggaran
setelah diberikan surat peringatan, reklame yang tidak diperpanjang izinnya atau sama sekali tidak memiliki izin akan dicopot oleh pemkot palembang.
“penertiban ini tidak hanya soal pajak, tetapi juga tentang ketertiban, keindahan, dan keamanan kota. kami akan bertindak tegas terhadap pelanggaran,” pungkas aprizal.
langkah ini diharapkan dapat menciptakan kota palembang yang lebih tertib, indah, dan aman bagi seluruh warganya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, JUMAT 10 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan