Tegas ! PDIP Tolak Pilkada Dipilih DPRD

tegas ! pdip tolak pilkada dipilih dprd jakarta, harianokuselatan.id - partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd).  kebijakan ini dianggap sebagai langkah mundur dari semangat reformasi yang telah membawa perubahan besar dalam sistem demokrasi indonesia. kabid diklat pdip jakarta, gilbert simanjuntak, menyampaikan kritik tajam terhadap wacana ini. ia bahkan menyebut pemerintahan prabowo subianto memiliki kemiripan dengan era orde baru. "napas pemerintahan sekarang lebih mirip orde baru. semangat perbaikan yang dibawa reformasi menjadi menyusut," ujar gilbert, senin, 23 desember 2024. baca juga:pdip sumsel pecat kader yang membelot di pilkada 2024 baca juga:raphinha minta maaf atas kekalahan barcelona dari atletico madrid mengenang era orde baru gilbert menjelaskan bahwa pada masa orde baru, kepala daerah ditunjuk langsung oleh presiden atau dipilih oleh dprd.  sistem tersebut, menurutnya, tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan menimbulkan banyak permasalahan, yang akhirnya mendorong lahirnya pilkada langsung pasca-reformasi. "dulu, anggota dprd malah tidak memperhatikan aspirasi rakyat. akhirnya pilkada langsung menjadi solusi," tambahnya. baca juga:kekalahan memalukan di old trafford, ruben amorim ungkap rasa cemas dalam tim mu baca juga:eks gubernur kaltim awang faroek wafat, kpk segera hentikan penyidikan korupsi iup biaya tinggi bukan alasan wacana pengembalian pilkada ke dprd diusulkan presiden prabowo subianto dengan alasan efisiensi anggaran.  prabowo menyebut bahwa uang negara yang dihemat dari sistem ini bisa dialokasikan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. namun, gilbert menilai alasan ini tidak cukup kuat. "anehnya, ide ini muncul bersamaan dengan wacana perubahan uu yang memberikan wewenang lebih luas kepada polisi dan tni di wilayah sipil, yang terkesan dilakukan menjelang jokowi turun," kritik gilbert. baca juga:hakim vonis harvey moeis: 6,5 tahun penjara, uang pengganti rp210 miliar baca juga:dinkes oku selatan gelar pelaksanaan kabupaten sehat seruan untuk fokus pada karya nyata gilbert menambahkan bahwa presiden prabowo sebaiknya lebih fokus pada karya nyata daripada sekadar retorika. "hingga saat ini, yang terlihat baru sekadar wacana dan kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat," tegasnya. ia juga menyinggung pembredelan karya seni sebagai contoh tindakan yang tidak mencerminkan komitmen terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi. baca juga:satuan intelkam polres oku selatan kunjungi lapas muaradua baca juga:jelang nataru, tim tpid sidak harga pokok di pasarsaka selabung pernyataan prabowo tentang pilkada oleh dprd presiden prabowo sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk mengembalikan sistem pilkada ke dprd saat menghadiri hut ke-60 golkar di sentul, bogor, pada 12 desember 2024. "saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, malaysia, singapura, india. sekali milih anggota dprd, ya sudah, dprd itulah yang memilih gubernur dan bupati," kata prabowo. baca juga:tahun 2025 pemerintah oku selatan usulkan 83.578 ton pupuk subsidi baca juga:amankan nataru 2024-2025, polres oku selatan dirikan dua posko terpadu kembali ke demokrasi partisipatif pdip menilai bahwa sistem pilkada langsung adalah simbol demokrasi partisipatif yang harus terus dijaga.  langkah mundur dengan mengembalikan pemilihan kepada dprd hanya akan mengurangi keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. dengan penolakan tegas ini, pdip berharap wacana tersebut tidak berlanjut dan pemerintah lebih fokus pada kebijakan yang benar-benar membawa manfaat bagi rakyat.  

Tag

• # retorika
• # karya nyata
• # orde baru
• # reformasi
• # gilbert simanjuntak
• # sistem pilkada
• # pemilihan langsung
• # dprd
• # pdip
• # demokrasi
• # prabowo subianto
• # pilkada

Share

• 
• 
• 
• 
•