Tegas ! PDIP Tolak Pilkada Dipilih DPRD

Kabid Diklat PDIP Jakarta, Gilbert Simanjuntak. -Foto: Ist.-

Prabowo menyebut bahwa uang negara yang dihemat dari sistem ini bisa dialokasikan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, Gilbert menilai alasan ini tidak cukup kuat. "Anehnya, ide ini muncul bersamaan dengan wacana perubahan UU yang memberikan wewenang lebih luas kepada Polisi dan TNI di wilayah sipil, yang terkesan dilakukan menjelang Jokowi turun," kritik Gilbert.

BACA JUGA:Hakim Vonis Harvey Moeis: 6,5 Tahun Penjara, Uang Pengganti Rp210 Miliar

BACA JUGA:Dinkes OKU Selatan Gelar Pelaksanaan Kabupaten Sehat

Seruan untuk Fokus pada Karya Nyata

Gilbert menambahkan bahwa Presiden Prabowo sebaiknya lebih fokus pada karya nyata daripada sekadar retorika.

"Hingga saat ini, yang terlihat baru sekadar wacana dan kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Ia juga menyinggung pembredelan karya seni sebagai contoh tindakan yang tidak mencerminkan komitmen terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi.

BACA JUGA:Satuan Intelkam Polres OKU Selatan Kunjungi Lapas Muaradua

BACA JUGA:Jelang Nataru, Tim TPID Sidak Harga Pokok di PasarSaka Selabung

Pernyataan Prabowo tentang Pilkada oleh DPRD

Presiden Prabowo sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk mengembalikan sistem pilkada ke DPRD saat menghadiri HUT ke-60 Golkar di Sentul, Bogor, pada 12 Desember 2024.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur dan bupati," kata Prabowo.

BACA JUGA:Tahun 2025 Pemerintah OKU Selatan Usulkan 83.578 Ton Pupuk Subsidi

BACA JUGA:Amankan Nataru 2024-2025, Polres OKU Selatan Dirikan Dua Posko Terpadu

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan