Tegas ! PDIP Tolak Pilkada Dipilih DPRD

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Senin , 23 Dec 2024 - 22:36

Kabid Diklat PDIP Jakarta, Gilbert Simanjuntak. -Foto: Ist.-

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kebijakan ini dianggap sebagai langkah mundur dari semangat reformasi yang telah membawa perubahan besar dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kabid Diklat PDIP Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyampaikan kritik tajam terhadap wacana ini. Ia bahkan menyebut pemerintahan Prabowo Subianto memiliki kemiripan dengan era Orde Baru.

"Napas pemerintahan sekarang lebih mirip Orde Baru. Semangat perbaikan yang dibawa reformasi menjadi menyusut," ujar Gilbert, Senin, 23 Desember 2024.

Mengenang Era Orde Baru

Gilbert menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru, kepala daerah ditunjuk langsung oleh presiden atau dipilih oleh DPRD.

Sistem tersebut, menurutnya, tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan menimbulkan banyak permasalahan, yang akhirnya mendorong lahirnya pilkada langsung pasca-reformasi.

"Dulu, anggota DPRD malah tidak memperhatikan aspirasi rakyat. Akhirnya pilkada langsung menjadi solusi," tambahnya.

Biaya Tinggi Bukan Alasan

Wacana pengembalian pilkada ke DPRD diusulkan Presiden Prabowo Subianto dengan alasan efisiensi anggaran.

tegas ! pdip tolak pilkada dipilih dprd                            jakarta, harianokuselatan.id - partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd). 
kebijakan ini dianggap sebagai langkah mundur dari semangat reformasi yang telah membawa perubahan besar dalam sistem demokrasi indonesia.
kabid diklat pdip jakarta, gilbert simanjuntak, menyampaikan kritik tajam terhadap wacana ini. ia bahkan menyebut pemerintahan prabowo subianto memiliki kemiripan dengan era orde baru.
"napas pemerintahan sekarang lebih mirip orde baru. semangat perbaikan yang dibawa reformasi menjadi menyusut," ujar gilbert, senin, 23 desember 2024.
baca juga:pdip sumsel pecat kader yang membelot di pilkada 2024 
baca juga:raphinha minta maaf atas kekalahan barcelona dari atletico madrid
mengenang era orde baru
gilbert menjelaskan bahwa pada masa orde baru, kepala daerah ditunjuk langsung oleh presiden atau dipilih oleh dprd. 
sistem tersebut, menurutnya, tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan menimbulkan banyak permasalahan, yang akhirnya mendorong lahirnya pilkada langsung pasca-reformasi.
"dulu, anggota dprd malah tidak memperhatikan aspirasi rakyat. akhirnya pilkada langsung menjadi solusi," tambahnya.
baca juga:kekalahan memalukan di old trafford, ruben amorim ungkap rasa cemas dalam tim mu
baca juga:eks gubernur kaltim awang faroek wafat, kpk segera hentikan penyidikan korupsi iup
biaya tinggi bukan alasan
wacana pengembalian pilkada ke dprd diusulkan presiden prabowo subianto dengan alasan efisiensi anggaran. 
prabowo menyebut bahwa uang negara yang dihemat dari sistem ini bisa dialokasikan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
namun, gilbert menilai alasan ini tidak cukup kuat. "anehnya, ide ini muncul bersamaan dengan wacana perubahan uu yang memberikan wewenang lebih luas kepada polisi dan tni di wilayah sipil, yang terkesan dilakukan menjelang jokowi turun," kritik gilbert.
baca juga:hakim vonis harvey moeis: 6,5 tahun penjara, uang pengganti rp210 miliar
baca juga:dinkes oku selatan gelar pelaksanaan kabupaten sehat
seruan untuk fokus pada karya nyata
gilbert menambahkan bahwa presiden prabowo sebaiknya lebih fokus pada karya nyata daripada sekadar retorika.
"hingga saat ini, yang terlihat baru sekadar wacana dan kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat," tegasnya.
ia juga menyinggung pembredelan karya seni sebagai contoh tindakan yang tidak mencerminkan komitmen terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi.
baca juga:satuan intelkam polres oku selatan kunjungi lapas muaradua
baca juga:jelang nataru, tim tpid sidak harga pokok di pasarsaka selabung
pernyataan prabowo tentang pilkada oleh dprd
presiden prabowo sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk mengembalikan sistem pilkada ke dprd saat menghadiri hut ke-60 golkar di sentul, bogor, pada 12 desember 2024.
"saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, malaysia, singapura, india. sekali milih anggota dprd, ya sudah, dprd itulah yang memilih gubernur dan bupati," kata prabowo.
baca juga:tahun 2025 pemerintah oku selatan usulkan 83.578 ton pupuk subsidi
baca juga:amankan nataru 2024-2025, polres oku selatan dirikan dua posko terpadu
kembali ke demokrasi partisipatif
pdip menilai bahwa sistem pilkada langsung adalah simbol demokrasi partisipatif yang harus terus dijaga. 
langkah mundur dengan mengembalikan pemilihan kepada dprd hanya akan mengurangi keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.
dengan penolakan tegas ini, pdip berharap wacana tersebut tidak berlanjut dan pemerintah lebih fokus pada kebijakan yang benar-benar membawa manfaat bagi rakyat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SELASA 24 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan