BAKTI Kominfo Targetkan Pembangunan 630 BTS di Daerah Kahar

JAKARTA, HARIAN OKU SELATAN - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan fokus pada pembangunan lebih dari 630 base transceiver statision di daerah kahar.

"Ini memang kurang lebih ada 630 side yang memang masih dalam kondisi mahar yang memang mencoba menyelesaikan sampai akhir tahun (2024) ini," ujar Plt. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha BAKTI, Yulis Widyo Marfiah di Kantor Kominfo  Jakarta, pada Jumat, 12 Juli 2024.  Jakarta

Dalam hal ini, Yulis mengatakan masih ada 630 BTS yang akan dibangun di daerah kahar yang belum selesai dikerjakan.

Area kahar merupakan area yang memiliki kondisi tidak terduga dan menjadi salah satu tantangan untuk menghadirkan infrastruktur berupa BTS di area tersebut.

Yulis menjelaskan hingga akhir tahun akan ada empat tahapan pembangunan yang akan diselesaikan hingga akhir tahun.

BACA JUGA:Pansel Ungkap 107 Orang Pendaftar Capim dan 87 Calon Dewas

"Tahap pertama itu kalau gak salah kurang lebih ada di lokasi 148 lokasi yang mencoba kita selesaikan," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Yulis pada  tahap kedua itu, ada 220 lokasi itu diharapkan juga bisa selesai nantinya.

"Tahan ketiga itu kurang lebih 180 lokasi dan tahap keempat direncanakan itu 75 lokasi yang memang tahun ini dihararapkan bakti bisa menyelesaikan dengan kondisi kahar ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Yulis menjelaskan tantangan utama dalam pembangunan di lahan kahar ini.

"Sebenernya tantangan utamanya dalam kondisi kahar ini memang kondisi keamanan, lalu keadaan geografis memang ini di daerah keseluruhannya adalah daerah timur dan mitra penyedia sendiri itu tidak sanggup juga membangun disana," kata Yulis.

BACA JUGA:Dukungan PON XXI 2024, Kemenpora Gelontorkan Dana Rp 516 Miliar

Dalam hal ini, Yulis menjelaskan bahwa pihaknya menjelaskan kerjasama dengan para pemangku kepentingan terutama TNI.

Namun, ia menjelaskan bahwa dari pihak TNI tidak memberikan lokasi yang diharapkan, karena TNI juga melihat lokasi berdasarkan faktor keamanannya.

"Kita membuka ruang kerjasama dengan stakeholder lainnya dalam hal ini pemda (pemerintah daerah) juga berperan penting. Lalu juga dengan pihak Polri juga ada yang terkait daerah mana yang bisa kita bangun terkait dengan kondisi-kondisi lokasi yang memamng lebih banyak di wilayah timur," ujar Yulis. (*)