Sidang di MK, Pemerintah Pastikan Wartawan Dilindungi UU Pers Secara Hukum

sidang di mk, pemerintah pastikan wartawan dilindungi uu pers secara hukum jakarta - pemerintah menegaskan bahwa undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers (uu pers) telah memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. penegasan ini disampaikan oleh direktur jenderal komunikasi publik dan media kementerian komunikasi dan digital (kemkomdigi), fifi aleyda yahya, dalam sidang lanjutan pengujian materiil uu pers di mahkamah konstitusi (mk), jakarta, senin (6/10/2025). sidang tersebut tercatat dengan perkara nomor 145/puu-xxiii/2025, yang diajukan oleh ikatan wartawan hukum (iwakum) melalui ketua umum irfan kamil dan sekretaris jenderal ponco sulaksono. pemohon menilai pasal 8 uu pers dan penjelasannya mengandung multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan terhadap wartawan. baca juga:komite reformasi polri segera diumumkan, mpr tunggu susunan anggota dari presiden baca juga:bali jadi tuan rumah turnamen biliar dunia 2025 yang diikuti 48 negara pemerintah tegaskan pasal 8 tidak multitafsir dalam persidangan, fifi aleyda yahya menegaskan bahwa dalil pemohon yang menyebut pasal 8 uu pers bersifat multitafsir tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “uu pers secara nyata telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi wartawan, khususnya dalam menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya. dengan demikian, pasal 8 uu pers tidaklah multitafsir,” ujarnya di hadapan majelis hakim konstitusi. menurut fifi, frasa “perlindungan hukum” dalam pasal 8 tidak berdiri sendiri, tetapi harus dimaknai sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum nasional yang berlaku. norma ini disebut sebagai “open norm” atau norma terbuka — memberi ruang adaptasi terhadap dinamika sosial dan perkembangan hukum tanpa mengurangi makna perlindungan itu sendiri. ia juga menegaskan, semangat utama uu pers bukan untuk mengatur secara administratif, melainkan untuk menjamin kemerdekaan pers secara independen melalui peran dewan pers dan organisasi profesi. baca juga:kluivert: laga lawan arab saudi adalah final sesungguhnya untuk indonesia baca juga:aksi brutal di oki: pria ditembak mati saat boncengi istri di jalan desa perlindungan wartawan didukung banyak instrumen hukum dirjen kemkomdigi itu menegaskan, perlindungan terhadap wartawan tidak hanya bersumber dari uu pers, tetapi juga diperkuat oleh berbagai instrumen hukum dan kelembagaan lain. beberapa di antaranya meliputi: peraturan dan pedoman dewan pers, keputusan bersama dewan pers dengan lembaga lain, dukungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk), kolaborasi dengan komnas perempuan, khususnya dalam kasus kekerasan berbasis gender. “ekosistem regulasi yang ada sudah cukup memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan martabat wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dan independen,” kata fifi. ia menegaskan, perlindungan hukum bagi wartawan tidak berarti kekebalan hukum. “perlindungan bukan berarti imunitas. jika wartawan melanggar hukum pidana, tentu tetap dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya. baca juga:dugaan korupsi rp2,5 miliar, kabid waskim dinas perkimtan palembang diperiksa kejari baca juga:bupati okus ikuti rakoor pemda seluruh kabupaten di sumsel pemerintah rujuk putusan mk sebelumnya menanggapi dalil pemohon soal kriminalisasi wartawan melalui “pasal karet”, fifi mengingatkan bahwa mahkamah konstitusi sebelumnya telah menegaskan pentingnya batasan hukum dalam konteks pemberitaan. ia mengutip putusan mk nomor 105/puu-xxii/2024, yang mempertahankan frasa “tanpa hak” dalam kuhp, karena dianggap penting untuk melindungi kepentingan hukum yang sah, termasuk dalam aktivitas jurnalistik dan akademik. dengan demikian, pemerintah menilai sistem hukum yang berlaku sudah menyediakan mekanisme perlindungan sekaligus pengawasan bagi profesi wartawan tanpa mengekang kebebasan pers. “pasal 8 uu pers bukanlah norma yang kabur, melainkan bagian integral dari sistem perlindungan hukum bagi wartawan yang dijalankan secara kolaboratif antara pemerintah, dewan pers, dan masyarakat,” tegas fifi aleyda yahya. ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa wartawan berhak atas perlindungan diri, kehormatan, dan martabat dalam menjalankan profesinya. “ketentuan pasal 8 uu pers tidak bersifat multitafsir. justru melalui norma terbuka dan sinergi antar-lembaga, perlindungan hukum terhadap wartawan semakin diperkuat,” pungkasnya.  

Tag

• # komnas perempuan
• # lpsk
• # hukum pers indonesia
• # fifi aleyda yahya
• # perlindungan wartawan
• # dewan pers
• # kebebasan pers
• # kemkomdigi
• # uu pers
• # mahkamah konstitusi

Share

• 
• 
• 
• 
•