DPRD dan Bupati OKU Selatan Tandatangani Persetujuan Bersama Raperda APBDP

dprd dan bupati oku selatan tandatangani persetujuan bersama raperda apbdp muaradua - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten ogan komering ulu (oku) selatan bersama bupati abusama, sh menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) perubahan tahun anggaran 2025. persetujuan ini dilakukan dalam rapat paripurna dprd, jumat (26/9/2025). baca juga:bupati oku selantan lantik 7 pejabat tinggi, 1 asn dan 20 pppk baca juga:empat hari pencarian, korban banjir bandang tak kunjung ditemukan proses persidangan dan penandatanganan rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh pimpinan dprd tersebut diawali dengan penyampaian laporan badan anggaran (banggar).  setelah itu, pimpinan rapat meminta persetujuan lisan dari seluruh anggota dewan terkait raperda apbd perubahan. selanjutnya dilakukan pembacaan rancangan berita acara, diikuti dengan penandatanganan persetujuan bersama antara dprd dan kepala daerah.  acara kemudian ditutup dengan penyampaian pendapat akhir bupati oku selatan. baca juga:bupati oku selatan terima audiensi bnpb sumsel baca juga:pemkab oku selatan gelar gpm di tiga kecamatan ucapan terima kasih bupati abusama dalam pendapat akhirnya, bupati abusama menyampaikan apresiasi kepada dprd atas kerja sama dalam pembahasan raperda tersebut sejak sidang paripurna pertama pada 19 september 2025. “berbagai saran dan masukan dari anggota dewan sangat berharga dalam rangka menghasilkan perencanaan pembangunan terbaik demi kepentingan masyarakat kabupaten oku selatan,” ujarnya. baca juga:kupprum kenalkan motor off-road listrik buatan surabaya di imos 2025 baca juga:impor mobil vietnam tembus rekor, indonesia salah satu pemasok utama tahap evaluasi ke gubernur setelah disepakati bersama, raperda apbd perubahan beserta rancangan peraturan bupati mengenai penjabaran apbd akan disampaikan kepada gubernur sumatera selatan selaku wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi. apabila hasil evaluasi tidak memerlukan perubahan, maka bupati dapat langsung menetapkannya menjadi peraturan daerah.  namun, jika terdapat catatan atau koreksi, maka badan anggaran dprd bersama tim anggaran pemerintah daerah (tapd) wajib melakukan penyempurnaan.  hasil revisi itu nantinya ditetapkan melalui keputusan pimpinan dprd dan menjadi dasar penetapan perda apbd perubahan 2025.  

Tag

• # evaluasi apbd oleh gubernur sumsel
• # banggar dprd oku selatan
• # raperda apbd oku selatan
• # apbd perubahan 2025
• # tapd oku selatan
• # bupati abusama
• # rapat paripurna dprd oku selatan
• # dprd oku selatan

Share

• 
• 
• 
• 
•