Blunder Kepala BKN, Sebut PPPK Hanya Tenaga Pengisi Kekosongan

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Minggu , 14 Sep 2025 - 23:23

Kepala BKN blunder sebut PPPK hanya isi kekosongan sementara. foto: Prof. Zudan Arif Fakrullah/@vensloe.- Foto: Ist.-

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrullah, menuai polemik usai pernyataannya tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap merendahkan.

Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Zudan menyebut PPPK hanyalah tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara hingga jabatan tersebut diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pernyataan Zudan Picu Reaksi Keras

Pernyataan itu langsung memantik reaksi dari berbagai kalangan, terutama para PPPK dan honorer. Banyak warganet merasa kecewa dan menilai pernyataan tersebut merendahkan perjuangan mereka.

“Setengah mati ikut tes, hanya untuk mengisi kekosongan, masyaallah, kejam,” tulis akun @wiwiektrisetyarin.

“Kenapa tidak sekalian saja PPPK diangkat jadi PNS, seperti di era SBY?” tambah akun @anak sulung.

Ada pula yang menyindir dengan nada satir. “Kalau begitu ubah saja namanya jadi TSPMK (Tenaga Siap Pakai Mengisi Kekosongan), bukan PPPK,” ujar akun @akbar mochammad.

Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah, juga menilai ucapan Zudan bisa menimbulkan keresahan di kalangan ASN baru.

“Banyak PPPK dan honorer marah karena merasa dianggap rendah. Saya minta pejabat berhati-hati berbicara karena publik bisa bereaksi keras,” tegasnya.

Penjelasan Kepala BKN

Merespons polemik tersebut, Prof. Zudan membantah dirinya bermaksud merendahkan PPPK.

Ia menegaskan bahwa pernyataannya hanya menjelaskan filosofi dan isi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2023.

blunder kepala bkn, sebut pppk hanya tenaga pengisi kekosongan                            jakarta - kepala badan kepegawaian negara (bkn), prof. zudan arif fakrullah, menuai polemik usai pernyataannya tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dianggap merendahkan.
dalam sebuah video yang viral di media sosial, zudan menyebut pppk hanyalah tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara hingga jabatan tersebut diisi oleh pegawai negeri sipil (pns).
baca juga:lewat pemilu virtual, wanita tua garang antikorupsi terpilih jadi pm nepal
baca juga:lamine yamal cedera, flick salahkan timnas spanyol
pernyataan zudan picu reaksi keras
pernyataan itu langsung memantik reaksi dari berbagai kalangan, terutama para pppk dan honorer. banyak warganet merasa kecewa dan menilai pernyataan tersebut merendahkan perjuangan mereka.
“setengah mati ikut tes, hanya untuk mengisi kekosongan, masyaallah, kejam,” tulis akun @wiwiektrisetyarin.
“kenapa tidak sekalian saja pppk diangkat jadi pns, seperti di era sby?” tambah akun @anak sulung.
ada pula yang menyindir dengan nada satir. “kalau begitu ubah saja namanya jadi tspmk (tenaga siap pakai mengisi kekosongan), bukan pppk,” ujar akun @akbar mochammad.
ketua umum forum komunikasi bantuan polisi pamong praja nusantara (fkbpppn), fadlun abdillah, juga menilai ucapan zudan bisa menimbulkan keresahan di kalangan asn baru.
“banyak pppk dan honorer marah karena merasa dianggap rendah. saya minta pejabat berhati-hati berbicara karena publik bisa bereaksi keras,” tegasnya.
baca juga:real madrid bidik gelandang mu, bursa transfer januari bisa jadi penentu
baca juga:eks tenaga ahli dprd empat lawang didakwa korupsi apar, kejari sita rp1,1 miliar
penjelasan kepala bkn
merespons polemik tersebut, prof. zudan membantah dirinya bermaksud merendahkan pppk. 
ia menegaskan bahwa pernyataannya hanya menjelaskan filosofi dan isi uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn yang telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2023.
“yang saya sampaikan itu dasar hukum, bukan bermaksud menjatuhkan pppk. perbedaan mendasar memang ada, di mana pns berstatus karier sedangkan pppk masa kerjanya berbasis kontrak,” jelasnya.
zudan menambahkan, sebagai kepala bkn ia justru berkomitmen membina seluruh asn, baik pns maupun pppk. 
“selama delapan bulan terakhir, bkn sudah menerbitkan delapan kebijakan yang pro karier asn, termasuk bagi pppk,” ujarnya.
baca juga:dugaan korupsi koni lahat, kuasa hukum singgung proses lelang janggal
baca juga:sat res narkoba polres ogan ilir gagalkan peredaran 10 ribu pil ekstasi dan sabu senilai miliaran rupiah
pppk tetap asn yang diakui negara
meski berbeda status dengan pns, zudan menegaskan pppk tetap bagian dari aparatur sipil negara (asn) yang diakui undang-undang. 
menurutnya, keberadaan pppk sangat penting dalam mengisi jabatan-jabatan yang belum dapat ditutup oleh pns.
“bkn sebagai bapaknya asn akan terus membimbing baik pns maupun pppk agar memiliki literasi digital dan kapasitas kerja yang semakin baik,” pungkasnya.
polemik ini diperkirakan masih akan menjadi perbincangan di kalangan asn dan publik, mengingat sensitivitas isu pppk yang menyangkut jutaan tenaga honorer di indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SENIN 15 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan