Bupati Abusama Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi di Rakor KPK RI

JAKARTA UTARA, HARIANOKUSELATAN – Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Abusama, SH., menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Pemerintah Daerah yang digelar di Candi Bentar Hall, Jakarta Utara, Kamis (11/07/2025).

Kehadiran Bupati Abusama menjadi bentuk nyata komitmennya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Bumi Serasan Seandanan. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten OKU Selatan siap bersinergi penuh dengan KPK RI untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Rapat koordinasi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi strategis seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan-RB, BPKP, Kejaksaan Agung, hingga Polri. Berbagai materi penting dibahas, mulai dari strategi pencegahan korupsi, efektivitas pengelolaan anggaran, hingga optimalisasi indeks integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

BACA JUGA:Tim SAR temukan jasad seorang pria paruh baya yang tenggelam di Sungai Komering

BACA JUGA:Jaga Kebersihan di Lingkungan Ibu Kota Kabupaten, DLH OKU Selatan Gelar Gotong Royong

BACA JUGA:Jaga Lingkungan, DLH OKU Selatan Gelar Gotong Royong Bersama TNI, Polri dan Warga

Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dalam arahannya menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas sebagai fondasi dari good governance. Ia menegaskan bahwa anggaran negara harus dikelola secara efisien, akuntabel, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Kita berkolaborasi untuk mewujudkan good governance, sehingga dalam penggunaan anggaran, seluruh kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan efektif,” ujar Johanis.

Ia juga mengapresiasi komitmen para kepala daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi. “Saya mengajak seluruh pejabat publik untuk bekerja dengan integritas, menjunjung nilai-nilai Pancasila, serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan,” tegasnya.

Rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antarlembaga demi menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. (dst)