7,3 Juta Orang Dicoret dari BPJS Gratis, DPR RI Langsung Bereaksi

7,3 juta orang dicoret dari bpjs gratis, dpr ri langsung bereaksi jakarta, harianokuselatan.id - keputusan bpjs kesehatan yang menonaktifkan 7,3 juta peserta jaminan kesehatan nasional (jkn) segmen penerima bantuan iuran (pbi jk) menuai sorotan tajam.  salah satunya datang dari anggota komisi ix dpr ri, nurhadi, yang menyatakan akan segera meminta penjelasan resmi dari pemerintah. “komisi ix akan meminta penjelasan dari kemensos dan bpjs kesehatan dalam waktu dekat terkait hal ini,” kata nurhadi dalam keterangannya, rabu (25/6/2025). baca juga:koperasi merah putih dipastikan meluncur 19 juli 2025 baca juga:megawati kembali bela timnas voli putri di sea v league 2025 peserta dicabut karena tidak masuk dtsen pencabutan kepesertaan dilakukan karena data peserta tidak tercatat dalam data terpadu sosial ekonomi nasional (dtsen), yang digunakan pemerintah untuk menilai kelayakan bantuan. peserta yang dianggap sudah sejahtera otomatis tidak lagi menerima subsidi iuran. baca juga:eskalasi di timur tengah memburuk, qatar minta afc pindahkan venue ke indonesia baca juga:cegah potensi onflik sejak dini, kemenag okus kumpulkan tokoh agama dpr desak pemerintah buka posko pengaduan nurhadi mendesak pemerintah segera membuka kanal pengaduan resmi dan mudah diakses bagi masyarakat terdampak yang keberatan atas status nonaktif tersebut. “harus ada kanal yang responsif, transparan, dan solutif agar masyarakat bisa mengajukan keberatan,” ujarnya. baca juga:tak tinggal diam! tenaga medis muaradua bantu korban kebakaran baca juga:kain kawai kanduk oku selatan curi perhatian di pameran sumsel jangan ada warga miskin tersingkir nurhadi juga memperingatkan agar tidak ada warga kurang mampu yang dikeluarkan dari perlindungan sosial hanya karena masalah data. “jangan sampai mereka yang benar-benar butuh justru tidak terdata hanya karena masalah teknis,” tegasnya. baca juga:piton sepanjang 2 meter dievakuasi dari rumah di oku selatan baca juga:disperkim cek langsung lokasi bedah rumah polda sumsel dan pemkab oku selatan jaminan kesehatan harus diperkuat, bukan dikurangi ia menekankan pentingnya memperkuat perlindungan kesehatan bagi masyarakat, terutama di tengah pemulihan ekonomi yang belum tuntas. “dalam situasi sulit seperti ini, jaminan kesehatan seharusnya diperluas, bukan dikurangi,” tutup nurhadi.  

Tag

• # pengaduan bpjs nonaktif
• # bantuan iuran bpjs
• # pencabutan bpjs gratis
• # nurhadi dpr
• # 3 juta peserta bpjs dicoret
• # 7
• # jkn pbi
• # dtsen
• # komisi ix dpr ri
• # jaminan kesehatan
• # bpjs kesehatan

Share

• 
• 
• 
• 
•