MUARADUA, HARIANOKUSELATAN.ID - Guna menindaklanjuti surat dari komunitas UMKM dan PT Montana tentang permohonan izin pinjam pakai dalam rangka Pengadaan Bazar UMKM, Festival Kuliner dan Wahana Permainan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Selatan bakal menggelar Bazar besar-besaran.
Wacana itu sendiri digelar dalam rangka memeriahkan HUT KOREM dan HUT RI yang akan dipusatkan di Kecamatan Banding Agung pada Bulan Juli ini nanti.
Hal itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda OKU Selatan Permiadi Haikal, S. Sos., MM , Selasa, 2 Juli 2024.
BACA JUGA:Tanggapi Keluhan, DLH Kerahkan 30 Petugas dan 3 Armada Dump Truck
BACA JUGA:Terdakwa Dugaan 'Mafia Tanah' Didakwa Korupsi Rp10,6 Miliar
"Kita tindaklanjuti perminyaan dari PT Montana, yang telah membuka pasar malam di kecamatan Muaradua, dan akan di teruskan di Kecamatan Banding Agung, yang akan di mulai pada bulan Juli sampai dengan Agustus nantinya," ucapnya.
Diharapkan, melalui rapat ini mendapatkan masukan dan arahan dalam pelaksanaannya nanti, sehingga apa yang menjadi penetapannya kegiatan tersebut berjalan sesuai harapan kegiatan kita," ujarnya.
Sedangkan, Asisten II Natalion, S. STP., M. Si dalam arahannya menyebutkan bahwa permohonan PT Montana perlu kami ingatkan kepada kita semua, dikarenakan kegiatan tersebut akan mengumpulkan masa dan keramaian, antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik.
BACA JUGA:Tensi Pilkada Lubuklinggau Meningkat, Saling Sodok Rebut Dukungan Parpol
BACA JUGA:Belasan Pasangan Tak Resmi Terciduk Ngamar di Hotel
"Perlu kami informasikan dengan PT Montana ikuti peraturan perundangan-undangan, tentang perizinannya, dan yang lainnya-lainya dalam menjalankan prosedur yang di tetapkan Pemerintah Daerah, agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari, terhadap aktivitas masyarakat yang akan ditetapkan sebagai lokasinya nanti," cetusnya.
Tentunya, kita semua perlu Koordinasi terkait mekanisme terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.
Dihawatirkan, bila mana ada hal-hal yang tidak kita inginkan, dapat diantisipasi bersama dalam menjalankan prosedur yang telah kita sepakati bersama," tandasnya. (Dal)