Eks Dirjen Perkeretaapian Didakwa Rugikan Negara Rp74 Miliar dalam Kasus Korupsi LRT Sumsel

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Kamis , 16 Oct 2025 - 21:01

Suasana sidang pembacaan dakwaan korupsi proyek LRT Sumsel atas nama terdakwa Prasetyo Boeditjahjono eks Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI. -Foto: Ist.-

PALEMBANG - Skandal korupsi proyek Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan kembali menyeret pejabat tinggi Kementerian Perhubungan.

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub RI, Prasetyo Boeditjahjono, kini resmi didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp74,05 miliar.

Sidang pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (16/10/2025). Jaksa penuntut umum Syaran Djafidzhan, SH, MH membacakan secara rinci dakwaan terhadap terdakwa di hadapan majelis hakim yang dipimpin Pitriadi, SH, MH.

Dugaan Intervensi Proses Pengadaan dan Fee Proyek

Dalam dakwaan jaksa, Prasetyo diduga telah melanggar prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan melakukan intervensi pada proses pemilihan penyedia proyek. Ia disebut menunjuk PT Perentjana Djaja sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui mekanisme pemilihan yang sah.

“Terdapat pengkondisian dan kesepakatan mengenai fee yang harus diserahkan PT Perentjana Djaja kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk,” ujar Jaksa Syaran di hadapan majelis hakim.

Selain itu, jaksa juga mengungkapkan bahwa sejumlah pekerjaan dalam proyek LRT tidak dilaksanakan sesuai kontrak. Beberapa item pekerjaan yang seharusnya dikerjakan justru tidak terealisasi, namun tetap dibayarkan penuh sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja.

Kerugian Negara Capai Rp74 Miliar

Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian besar. Berdasarkan hasil audit dan perhitungan ahli, total kerugian keuangan negara mencapai Rp74.055.156.050.

Jaksa menilai bahwa tindakan terdakwa telah memperkaya diri sendiri, pihak lain, maupun korporasi tertentu. Untuk itu, Prasetyo didakwa dengan dakwaan alternatif atau subsideritas, yakni:

Primair: Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001.

Subsider: Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama.

eks dirjen perkeretaapian didakwa rugikan negara rp74 miliar dalam kasus korupsi lrt sumsel                            palembang - skandal korupsi proyek light rail transit (lrt) sumatera selatan kembali menyeret pejabat tinggi kementerian perhubungan. 
mantan direktur jenderal (dirjen) perkeretaapian kemenhub ri, prasetyo boeditjahjono, kini resmi didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai rp74,05 miliar.
sidang pembacaan dakwaan digelar di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri palembang, kamis (16/10/2025). jaksa penuntut umum syaran djafidzhan, sh, mh membacakan secara rinci dakwaan terhadap terdakwa di hadapan majelis hakim yang dipimpin pitriadi, sh, mh.
baca juga:wabup misnadi tekankan pentingnya menanamkan nilai qur’ani sejak dini
baca juga:satlantas polres okus didik siswa sd it insan mulia jadi pelopor keselamatan lalu lintas
dugaan intervensi proses pengadaan dan fee proyek
dalam dakwaan jaksa, prasetyo diduga telah melanggar prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan melakukan intervensi pada proses pemilihan penyedia proyek. ia disebut menunjuk pt perentjana djaja sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui mekanisme pemilihan yang sah.
“terdapat pengkondisian dan kesepakatan mengenai fee yang harus diserahkan pt perentjana djaja kepada pt waskita karya (persero) tbk,” ujar jaksa syaran di hadapan majelis hakim.
selain itu, jaksa juga mengungkapkan bahwa sejumlah pekerjaan dalam proyek lrt tidak dilaksanakan sesuai kontrak. beberapa item pekerjaan yang seharusnya dikerjakan justru tidak terealisasi, namun tetap dibayarkan penuh sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja.
baca juga:dinas pppappkb okus petakan arah pembangunan penduduk lewat pjpk/gdpk
baca juga:bpkad oku selatan gelar sosialisasi pedoman penyusunan apbd 2026
kerugian negara capai rp74 miliar
akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian besar. berdasarkan hasil audit dan perhitungan ahli, total kerugian keuangan negara mencapai rp74.055.156.050.
jaksa menilai bahwa tindakan terdakwa telah memperkaya diri sendiri, pihak lain, maupun korporasi tertentu. untuk itu, prasetyo didakwa dengan dakwaan alternatif atau subsideritas, yakni:
primair: pasal 2 ayat (1) uu no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo uu no. 20 tahun 2001.
subsider: pasal 3 jo pasal 18 uu yang sama.
tambahan: pasal 11 tentang gratifikasi.
jaksa menegaskan, dakwaan berlapis ini menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana.
baca juga:oku selatan susun peta jalan pembangunan kependudukan 2025
baca juga:wakil bupati oku selatan buka pembekalan pengurus dkc pramuka masa bakti 2025–2030&
tim hukum ajukan eksepsi, sidang dilanjutkan dua pekan lagi
usai pembacaan dakwaan, tim penasihat hukum terdakwa yang diketuai grees selly, sh, menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa dan berencana mengajukan eksepsi (nota keberatan).
“kami akan menyerahkan eksepsi secara tertulis pada sidang berikutnya setelah berkoordinasi dengan terdakwa,” ujar grees seusai persidangan.
sebagai informasi, sebelumnya empat terdakwa lain dari pihak swasta yakni tukijo, ignatius joko herwanto, septiawan andri purwanto, dan bambang hariadi wikanta—pejabat dari pt perentjana djaja—telah divonis bersalah pada 6 mei 2025 oleh pengadilan tipikor palembang. tiga di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sementara satu masih menjalani kasasi di mahkamah agung.
kasus ini kembali menjadi sorotan publik karena proyek lrt sumsel yang awalnya digadang sebagai ikon transportasi modern sumatera selatan, kini tercoreng oleh praktik korupsi di tingkat pejabat tinggi. sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi dijadwalkan digelar dua pekan mendatang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, JUMAT 17 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan