MAKI Desak Kejaksaan Periksa Semua Pihak dalam Dugaan Korupsi PDNS

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Minggu , 27 Apr 2025 - 20:47

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. -Foto: Ist.-

"Kalau sistem itu dibangun dengan benar, seharusnya data bisa diamankan. Jadi kalau ini sampai jebol, patut diduga ada kelalaian atau bahkan kesengajaan. Bisa jadi anggaran perlindungan data sudah cair, tapi tidak digunakan semestinya," ujar Boyamin.

Serangan Ransomware di PDNS 2

Sebagaimana diketahui, pada Juni 2024, PDNS 2 di Surabaya yang dikelola Telkom Sigma diserang oleh peretas Brain Cipher Ransomware. Akibatnya, layanan pemerintahan di 239 instansi terganggu, termasuk 30 kementerian/lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota.

Dalam serangan itu, peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS (sekitar Rp131 miliar). Sementara itu, PDNS 1 di Tangerang yang dikelola Lintasarta tidak terdampak serangan.

Praktisi keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, waktu itu menilai bahwa Kementerian Kominfo lalai dalam memilih vendor pengelola pusat data, dalam hal ini Telkom Sigma.

Menurut Alfons, pihak Kominfo dan Telkom Sigma harus bertanggung jawab atas insiden serangan ransomware tersebut.

maki desak kejaksaan periksa semua pihak dalam dugaan korupsi pdns                            jakarta, harianokuselatan.id – koordinator masyarakat anti korupsi indonesia (maki), boyamin saiman, mengapresiasi langkah kejaksaan negeri (kejari) jakarta pusat dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek pusat data nasional sementara (pdns) tahun 2020-2024.
boyamin mendesak agar seluruh pihak yang terlibat diperiksa tanpa tebang pilih, termasuk perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.
"yang pertama, saya mengapresiasi kejari jakarta pusat yang sudah menyidik kasus ini. ini bukan hanya soal gangguan teknis, tapi ada dugaan permainan proyek yang harus segera ditindak. tetapkan tersangka, tahan, dan bawa ke pengadilan," tegas boyamin dalam keterangan resminya kepada wartawan, minggu (27/04/2025).
pdns merupakan proyek strategis nasional yang dijalankan sejak 2020 oleh kementerian komunikasi dan informatika (kominfo), yang kini berubah nama menjadi kementerian komunikasi dan digital (komdigi), dengan total pagu anggaran mencapai rp958 miliar.
baca juga:kerusakan makin parah, warga buay rawan tambal jalan provinsi sumsel
baca juga:pemerintah kecamatan banding ajak pengelola wisata tingkatkan pelayanan
pada 2021, tender layanan komputasi awan (cloud) pdns dimenangkan pt aplikanusa lintasarta dengan nilai kontrak rp102 miliar dari pagu rp119 miliar. tahun berikutnya, perusahaan yang sama kembali memenangkan tender dengan nilai kontrak rp188,9 miliar dari pagu rp197,9 miliar.
namun, pada 2023, proyek pdns berpindah ke pt sigma cipta caraka (telkom sigma), anak usaha telkom indonesia, dengan lonjakan nilai kontrak sebesar rp350,9 miliar dari pagu rp357,5 miliar. pada 2024, telkom sigma kembali memenangkan tender dengan nilai kontrak rp256,5 miliar dari pagu rp287,6 miliar.
menanggapi hal ini, boyamin meminta kejari jakarta pusat mendalami seluruh proses pengadaan proyek, termasuk aliran dana, dokumen kontrak, dan komunikasi elektronik.
"semua harus diperiksa secara adil. digeledah, dokumen disita, dan didalami aliran uang serta komunikasi elektronik. sekarang kejaksaan sudah punya kewenangan untuk menyadap, jadi bisa dibuka semua pembicaraan yang relevan," tandasnya.
baca juga:lapas muaradua serahkan hadiah perlombaan hari bakti pemasyarakatan
baca juga:bpkp sumsel awasi pembangunan rsud muaradua 
boyamin juga menegaskan bahwa penanganan kasus ini harus menghasilkan dua hal utama: penyitaan uang pengganti dari pelaksana proyek, serta perbaikan sistem pengamanan data nasional yang dinilai lemah.
ia menyoroti lemahnya pertahanan siber pdns dibandingkan lembaga tinggi dunia seperti fbi atau cia, yang meskipun terus diserang, jarang mengalami kebocoran data besar.
"kalau sistem itu dibangun dengan benar, seharusnya data bisa diamankan. jadi kalau ini sampai jebol, patut diduga ada kelalaian atau bahkan kesengajaan. bisa jadi anggaran perlindungan data sudah cair, tapi tidak digunakan semestinya," ujar boyamin.
baca juga:program ketahanan pangan desa tanjung beringin diduga jadi ladang korupsi berjamaah
baca juga:tujuh ai terkemuka beri prediksi berbeda terkait pergerakan bitcoin selanjutnya
serangan ransomware di pdns 2
sebagaimana diketahui, pada juni 2024, pdns 2 di surabaya yang dikelola telkom sigma diserang oleh peretas brain cipher ransomware. akibatnya, layanan pemerintahan di 239 instansi terganggu, termasuk 30 kementerian/lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota.
dalam serangan itu, peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar as (sekitar rp131 miliar). sementara itu, pdns 1 di tangerang yang dikelola lintasarta tidak terdampak serangan.
praktisi keamanan siber dari vaksincom, alfons tanujaya, waktu itu menilai bahwa kementerian kominfo lalai dalam memilih vendor pengelola pusat data, dalam hal ini telkom sigma.
menurut alfons, pihak kominfo dan telkom sigma harus bertanggung jawab atas insiden serangan ransomware tersebut.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN OKU SELATAN, SENIN 16 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan