Warga Desak Pemkab OKU Selatan Awasi Penggunaan Elpiji 3 Kg

Gas Elpiji Subsidi 3 Kg yang masih banyak digunakan oleh warga yang berstatus pengusaha hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS).- Foto: Dok/Harian OKU Selatan.-
MUARADUA, KORANHOS.COM – Gas elpiji subsidi 3 Kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan masih banyak disalahgunakan oleh kalangan yang sebenarnya tidak berhak, seperti pengusaha rumah makan hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten OKU Selatan.
Kondisi ini menimbulkan keresahan warga karena dinilai tidak tepat sasaran.
BACA JUGA:Demi Status PPPK, Sejumlah Honor Bersama Oknum Kepegawaian RSUD Diduga Palsukan SK
BACA JUGA:Bantu Warga, Disdamkar Jebol Penyumbatan Gorong-gorong
Subsidi Tidak Tepat Sasaran
Berdasarkan ketentuan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tabung elpiji 3 Kg jelas diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin dan rentan. Namun di lapangan, praktik berbeda terjadi.
Heri, warga Kecamatan Buay Rawan, mengaku sering melihat penyalahgunaan gas subsidi tersebut.
“Di mobil pengangkut elpiji saja sudah tertulis ‘Untuk Masyarakat Miskin’, tapi kenyataannya banyak pengusaha rumah makan, warung bakso, dan lainnya tetap menggunakan gas 3 Kg. Padahal mereka jelas pengusaha,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).
BACA JUGA:Apresiasi Kinerja Pegawai, Kalapas Muaradua Berikan Penghargaan
BACA JUGA:Dinkes OKU Selatan Lakukan Penilaian ke Seluruh Puskesmas
Penggunaan Berlebihan oleh Pengusaha
Hal senada disampaikan Yanto, warga Kecamatan Muaradua. Ia menilai fenomena penggunaan elpiji subsidi oleh kalangan usaha semakin meluas, terutama di pasar.
“Masih banyak pengusaha yang pakai gas 3 Kg. Bahkan ada rumah makan besar yang sekali masak bisa sampai 4 tabung. Seharusnya mereka pakai tabung non-subsidi, yang oranye ukuran 5 Kg atau lebih,” ungkapnya.
BACA JUGA:Pembuatan Paspor CJH, Kemenag OKUS Gandeng Imigrasi
BACA JUGA:DPRD OKU Selatan Gelar Rapat Paripurna Bahas Perubahan KU-APBD dan PPAS Tahun 2025
Pemda Diminta Lakukan Sidak
Warga berharap Pemkab OKU Selatan tidak tinggal diam terhadap persoalan ini. Mereka menilai seharusnya ada razia atau sidak untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran.