Jelang Musda 2025-2030, DPD PAN OKI Mulai Seleksi Calon Formatur

KAYUAGUNG, HARIANOKUSELATAN.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) resmi membuka pendaftaran calon formatur untuk Musyawarah Daerah (Musda) periode 2025-2030. Proses pendaftaran berlangsung dari 10 hingga 18 Maret 2025 di Sekretariat DPD PAN OKI.

Ketua Steering Committee (SC) Musda DPD PAN OKI, Husni Thamrin, menyampaikan bahwa panitia telah dibentuk dan siap menjalankan tahapan Musda sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

"Pendaftaran ini terbuka bagi seluruh kader dan simpatisan PAN yang ingin berkontribusi dalam kepemimpinan partai di tingkat daerah," ujar Husni, Sabtu (15/3).

BACA JUGA:Optimis Menang, Barisan Muda JM Matangkan Strategi Hadapi PSU

BACA JUGA:Tersandung Narkoba, Direktur Persiba Balikpapan Ditangkap Bareskrim

Mekanisme Pendaftaran dan Seleksi

Sejak dibuka pada 10 Maret 2025, hingga 15 Maret 2025, tercatat sudah lima orang yang mengajukan pendaftaran. Pendaftaran ini dilaksanakan berdasarkan instruksi DPP PAN melalui surat bernomor PAN/A/KU-SJ/012/11/2025, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eko Hendro Purnomo.

"Kami mengikuti arahan DPP dalam penyelenggaraan Musda ini. Seluruh kader dan anggota partai diharapkan berpartisipasi aktif untuk memperkuat PAN di Kabupaten OKI," kata Husni Thamrin.

BACA JUGA:Tersingkir dari All England 2025, Fajar/Rian dan Jonatan Gagal Pertahankan Gelar

BACA JUGA:193 PMI Ilegal Yang Dideportasi Arab Saudi Tiba di Bandara Soerkarno-Hatta

Proses Verifikasi dan Penentuan Jadwal Musda

Setelah masa pendaftaran berakhir pada 18 Maret 2025, seluruh berkas calon formatur akan diverifikasi oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan DPP PAN. Ketua Organizing Committee (OC), Budiman, menyebutkan bahwa jadwal Musda masih menunggu keputusan dari DPP.

"Kami akan menyerahkan seluruh berkas pendaftaran ke DPP. Nantinya, DPP yang akan menentukan jadwal Musda untuk pemilihan Ketua DPD PAN OKI," jelas Budiman.

BACA JUGA:Ahli: Tanpa Pengawasan Ketat, Koperasi Desa Bisa Jadi Ladang Korupsi