Dana PSU Belum Jelas, Kemendagri Pertimbangkan Skema APBD-APBN
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa sejumlah daerah yang mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) belum memberikan kejelasan terkait anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses tersebut. -Foto: Anisha Aprilia.-
JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa sejumlah daerah yang harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) masih belum memberikan kepastian terkait anggaran yang dibutuhkan.
Dari hasil koordinasi dengan 24 kota dan kabupaten yang terlibat, sebagian daerah menyatakan siap menganggarkan dana melalui APBD, namun banyak yang belum memastikan kemampuannya.
BACA JUGA:Barcelona Pertimbangkan Pulangkan Messi dan Neymar, Tapi Ada Harga yang Harus Dibayar
BACA JUGA:DPR Setujui Naturalisasi 3 Pemain, Segera Bela Timnas Indonesia
"Berdasarkan koordinasi, ada daerah yang siap menganggarkan melalui APBD, tetapi banyak juga yang belum memberi kejelasan terkait pendanaan," ujar Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Timur, Selasa (4/3/2025).
Kemendagri telah menggelar rapat daring dengan pemerintah daerah untuk membahas kesiapan anggaran.
Jika ada daerah yang tidak mampu membiayai PSU, Kemendagri akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
BACA JUGA:KPK Terbitkan Sprindik Kasus Korupsi Iklan Bank BJB Rp 200 Miliar
BACA JUGA:Komisi III DPR Usulkan Restorative Justice Pasca Vonis Hakim Masuk UU
"Kami akan pastikan daerah mana yang tidak mampu. Jika provinsi juga tidak bisa membantu, kami akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Ini penting karena ada batas waktu yang ditetapkan KPU," jelasnya.
Untuk memastikan PSU tetap berjalan sesuai jadwal, Kemendagri mempertimbangkan skema pembagian biaya antara APBD dan APBN.
BACA JUGA:Bahas Persiapan Remisi, Lapas Muaradua Terima Kunjungan BIN Sumsel
BACA JUGA:Pemkab OKU Selatan Berbaur Bersama Warga Buka Bersama
"Kami melihat kemungkinan berbagi anggaran. Tidak bisa 100 persen dari APBN, pasti ada komponen yang berasal dari APBD maupun provinsi, dan sisanya bisa ditutup oleh APBN," tambahnya.
- Tag
- Share
-
-
