Dilaporke ke Polisi Oleh Mahasiswanya, Dekan FH UMP Kaji Layangkan Laporan Balik

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 23:55

Dilaporkan Mahasiswanya Dekan FH UMP Kaji Layangkan Laporan Balik Bentuk Majelis Kode Etik Mahasiswa. -Foto: Reigan.-

Mereka berharap laporan ini segera ditindaklanjuti agar ada kepastian hukum terkait hak mahasiswa dalam kegiatan organisasi kampus.

Sebelumnya, mahasiswa FH UMP bernama Irfansyah (20) melaporkan AHU ke SPKT Polrestabes Palembang pada 9 Desember 2024, didampingi kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Rudi Arianto dan Rekan.

“Kami selaku kuasa hukum klien kami telah melaporkan dekan ke kepolisian dan berharap ada kejelasan hukum atas dugaan ancaman dan perlakuan tidak menyenangkan yang dialami oleh mahasiswa,” ujar Jhoni Ardiansyah dan Eki dari Kantor Hukum Rudi Arianto dan Rekan.

Hingga saat ini, kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, sementara pihak FH UMP menegaskan bahwa mereka siap menempuh langkah hukum lebih lanjut sesuai perkembangan kasus ini.

dilaporke ke polisi oleh mahasiswanya, dekan fh ump kaji layangkan laporan balik                            palembang, harianokuselatan.id - ketua tim hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang (fh ump), dr. h. darmadi djufri, s.h., m.h., menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan mengajukan laporan balik terhadap mahasiswa yang sebelumnya melaporkan dekan fh ump ke pihak kepolisian.
menurut darmadi, dekan fh ump yang berinisial ahu tidak melakukan tindakan pengancaman ataupun pemaksaan dengan kekerasan terhadap mahasiswa sebagaimana yang dituduhkan. oleh karena itu, pihaknya mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.
“pak dekan mempertimbangkan pembentukan majelis kode etik mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan ini secara internal. soal laporan balik, itu masih dalam tahap kajian lebih lanjut,” ujar darmadi, sabtu, 1 februari 2025.
darmadi menilai permasalahan ini masih bisa diselesaikan dalam lingkup internal kampus tanpa harus berlanjut ke ranah hukum. sebelumnya, dekan fh ump dituduh melakukan kekerasan terhadap seorang mahasiswa yang meminta penerbitan surat keputusan (sk) kepengurusan mapala brimpals yang baru pasca dilantik.
baca juga:eksklusif! tower jembatan ampera resmi dibuka untuk umum
baca juga:ketua rt di oku tewas tragis, diduga jadi korban pembunuhan
“pak dekan sangat mematuhi hukum dan aturan. sesuai statuta ump, dekan tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan sk tersebut,” jelasnya.
sebagai bentuk kesiapan menghadapi status sebagai terlapor atau bahkan pelapor, ahu telah menunjuk penasihat hukum dari kantor advokat arifudin & partners di jakarta, yang kebetulan merupakan alumni fakultas hukum ump.
sebelumnya, kuasa hukum dari mahasiswa bernama irfansyah telah mendatangi polsek seberang ulu ii palembang untuk melengkapi berkas laporan terhadap dekan fh ump atas dugaan pengancaman dan penganiayaan.
“kehadiran kami di sini untuk melengkapi berkas laporan yang diajukan oleh ketua umum mapala brimpals,” ungkap kuasa hukum korban, dicky dan rudi arianto, saat ditemui di polsek seberang ulu ii, selasa, 28 januari 2025.
baca juga:pengamat politik sumsel: pelantikan kepala daerah bisa mundur hingga maret
baca juga:resmi, presiden prbowo batalkan pelantikan kepala daerah terpilih di 6 februari 2025
menurut kuasa hukum, permasalahan ini berawal ketika irfansyah menghadap dekan untuk meminta penerbitan sk kepengurusan mapala brimpals. selama 32 tahun berdiri, sk kepengurusan organisasi ini selalu diterbitkan oleh pihak dekanat, sama seperti unit kegiatan mahasiswa (ukm) lainnya di lingkungan ump.
“sejumlah ukm di ump, seperti mapala gema persada ditandatangani oleh dekan fakultas pertanian, hiawata oleh dekan fakultas teknik, dan alfedya oleh dekan fakultas ekonomi. lantas, mengapa dekan fakultas hukum menolak menerbitkan sk untuk mapala brimpals?” kata kuasa hukum mahasiswa.
mereka berharap laporan ini segera ditindaklanjuti agar ada kepastian hukum terkait hak mahasiswa dalam kegiatan organisasi kampus.
baca juga:jadwal pelantikan diundur, muchendi-mahzareki tunggu juknis pemerintah pusat
baca juga:2 rider honda motogp sapa ratusan bikers honda pcx di jakarta
sebelumnya, mahasiswa fh ump bernama irfansyah (20) melaporkan ahu ke spkt polrestabes palembang pada 9 desember 2024, didampingi kuasa hukumnya dari kantor hukum rudi arianto dan rekan.
“kami selaku kuasa hukum klien kami telah melaporkan dekan ke kepolisian dan berharap ada kejelasan hukum atas dugaan ancaman dan perlakuan tidak menyenangkan yang dialami oleh mahasiswa,” ujar jhoni ardiansyah dan eki dari kantor hukum rudi arianto dan rekan.
hingga saat ini, kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, sementara pihak fh ump menegaskan bahwa mereka siap menempuh langkah hukum lebih lanjut sesuai perkembangan kasus ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 2 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan