Komite Reformasi Polri Segera Diumumkan, MPR Tunggu Susunan Anggota dari Presiden

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Selasa , 07 Oct 2025 - 23:24

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani. -Foto: Ist.-

Komite Diisi 9 Tokoh Independen, Termasuk Mahfud MD

Dari informasi yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo akan melantik Komite Reformasi Polri pada pekan ini.

Komite tersebut akan diisi oleh 9 tokoh independen, salah satunya adalah Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Komite ini memiliki semangat yang sejalan dengan Tim Transformasi Reformasi Polri yang sebelumnya telah dibentuk secara internal oleh kepolisian, dan beranggotakan 52 perwira aktif.

Langkah pembentukan komite eksternal ini dianggap sebagai respons Presiden terhadap berbagai kritik publik dan desakan dari masyarakat sipil agar reformasi Polri dilakukan secara menyeluruh.

Reformasi Polri menjadi isu strategis nasional dalam pemerintahan Prabowo Subianto, terutama terkait penegakan hukum, perlindungan HAM, dan peningkatan pelayanan publik yang bersih serta transparan.

komite reformasi polri segera diumumkan, mpr tunggu susunan anggota dari presiden                            jakarta - ketua majelis permusyawaratan rakyat (mpr) ri, ahmad muzani, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu daftar lengkap susunan anggota komite reformasi polri yang dibentuk oleh presiden prabowo subianto. 
komite tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat proses reformasi internal kepolisian republik indonesia (polri) agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
baca juga:bali jadi tuan rumah turnamen biliar dunia 2025 yang diikuti 48 negara
baca juga:kluivert: laga lawan arab saudi adalah final sesungguhnya untuk indonesia
mpr dukung langkah reformasi, minta transparansi publik
muzani menegaskan bahwa mpr menghormati keputusan presiden dalam membentuk komite ini, namun ia menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik agar reformasi polri tidak hanya bersifat administratif.
“saya sedang menunggu jumlah orangnya, personelnya, untuk yang ditunjukkan oleh presiden. nanti dari situ kita akan lihat,” ujar muzani di gedung bpk, jakarta, selasa (7/10/2025).
ia menambahkan, ekspektasi masyarakat terhadap reformasi kepolisian sangat tinggi, sehingga arah kebijakan yang diambil harus jelas dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik.
“harapannya masyarakat sudah cukup jelas dan terang terkait arah perubahan ini,” tegasnya.
baca juga:aksi brutal di oki: pria ditembak mati saat boncengi istri di jalan desa
baca juga:dugaan korupsi rp2,5 miliar, kabid waskim dinas perkimtan palembang diperiksa kejari
dpr minta reformasi polri sentuh hak asasi dan budaya organisasi
sementara itu, wakil ketua komisi xiii dpr ri, andreas hugo pareira, menyambut positif pembentukan komite reformasi polri oleh presiden prabowo.
namun ia menegaskan, reformasi kepolisian tidak cukup hanya sebatas restrukturisasi birokrasi, melainkan juga harus menyentuh perubahan budaya organisasi dan tata kelola lembaga.
“reformasi polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan, terlindungi secara nyata,” ujar andreas di jakarta.
menurutnya, arah reformasi polri harus sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia (ham), transparansi, dan akuntabilitas publik, agar polri semakin dipercaya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
baca juga:bupati okus ikuti rakoor pemda seluruh kabupaten di sumsel
baca juga:ngaku dari kejagung, kejari oki gelandang jaksa gadungan ke kejati sumsel
komite diisi 9 tokoh independen, termasuk mahfud md
dari informasi yang disampaikan menteri sekretaris negara prasetyo hadi, presiden prabowo akan melantik komite reformasi polri pada pekan ini.
komite tersebut akan diisi oleh 9 tokoh independen, salah satunya adalah mahfud md, mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam).
komite ini memiliki semangat yang sejalan dengan tim transformasi reformasi polri yang sebelumnya telah dibentuk secara internal oleh kepolisian, dan beranggotakan 52 perwira aktif.
langkah pembentukan komite eksternal ini dianggap sebagai respons presiden terhadap berbagai kritik publik dan desakan dari masyarakat sipil agar reformasi polri dilakukan secara menyeluruh.
reformasi polri menjadi isu strategis nasional dalam pemerintahan prabowo subianto, terutama terkait penegakan hukum, perlindungan ham, dan peningkatan pelayanan publik yang bersih serta transparan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN OKU SELATAN, KAMIS 9 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan