Puluhan Guru Honorer Temui Bupati OKU Selatan, Bahas PPPK Paruh Waktu dan SK

Reporter: Hamdal Hadi |

Editor: Christian Nugroho |

Rabu , 13 Aug 2025 - 21:29

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) OKU Selatan ajak puluhan Guru honorer audiensi ke Bupati OKU Selatan. Rabu, 13 Agustus 2025. -Foto: Hamdal Hadi/Harian OKU Selatan.-

“Kami akan menyesuaikan kebijakan dengan regulasi yang berlaku, mempertimbangkan kemampuan daerah, dan berupaya memberikan hasil terbaik untuk para guru,” tegas Bupati.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan nasib guru honorer di OKU Selatan dapat lebih terjamin, terutama dalam hal status kepegawaian dan kesejahteraan.

puluhan guru honorer temui bupati oku selatan, bahas pppk paruh waktu dan sk                            muaradua - puluhan guru honorer di kabupaten ogan komering ulu (oku) selatan yang tergabung dalam persatuan guru republik indonesia (pgri) mendatangi kantor bupati oku selatan pada rabu, 13 agustus 2025. 
kedatangan mereka bertujuan untuk menggelar audiensi terkait status kepegawaian dan kesejahteraan, khususnya mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu serta surat keputusan (sk) pengangkatan.
baca juga:malaysia dan mitra asean kirim misi perdamaian myanmar
baca juga:wirausahawan sosial indonesia masuk youth advisory pbb
guru honorer sampaikan aspirasi ke bupati
ketua pgri oku selatan, h. harsono, s.pd, mengungkapkan bahwa audiensi ini membahas permasalahan seputar status r3, r4, serta guru paruh waktu yang belum mendapatkan sk bupati. kondisi tersebut membuat sejumlah guru tidak bisa menerima pembayaran sesuai aturan yang berlaku.
“jumlah guru yang hadir dalam audiensi ini ada 20 orang. mereka ingin mendapatkan kejelasan soal pengangkatan dan penggajian pegawai pemerintah. terutama terkait regulasi baru tentang pppk paruh waktu yang diatur dalam permenpanrb nomor 16 tahun 2025,” jelas harsono.
baca juga:israel memblokir ratusan jenis bahan makanan masuk gaza
baca juga:pasar saka selabung terbakar tengah malam, 5 los pedagang ludes dilalap api
tuntutan kepastian status pppk
menurut harsono, status r2 dan r3 masih menimbulkan kebingungan di kalangan guru honorer karena detail aturan terkait proses pengangkatan belum sepenuhnya disosialisasikan. 
oleh karena itu, pgri bersama para guru meminta pemerintah daerah untuk membantu memperjuangkan hak mereka demi peningkatan kesejahteraan.
“harapan kami, pemerintah daerah dapat memberikan kejelasan dan solusi agar guru honorer mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum,” tambahnya.
baca juga:realisasi penyelesaian proyek fisik dana desa diduga tak kunjung selesai, ketua apdesi dilaporkan ke inspektor
baca juga:bitmine siap terbitkan saham rp396 triliun untuk akuisisi kripto dan perluasan mining
respons bupati oku selatan
menanggapi aspirasi tersebut, bupati oku selatan menyatakan bahwa pihaknya akan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi tenaga pendidik sesuai dengan ketentuan dan kemampuan daerah.
“kami akan menyesuaikan kebijakan dengan regulasi yang berlaku, mempertimbangkan kemampuan daerah, dan berupaya memberikan hasil terbaik untuk para guru,” tegas bupati.
dengan adanya audiensi ini, diharapkan nasib guru honorer di oku selatan dapat lebih terjamin, terutama dalam hal status kepegawaian dan kesejahteraan.