Thailand Undang PBB Periksa Tentara Kamboja yang Ditahan

Bangkok: Angkatan Darat Kerajaan Thailand (Royal Thai Army) mengundang lembaga internasional untuk memeriksa kondisi tentara Kamboja yang ditahan di Thailand. Lembaga yang diundang termasuk Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC).

Melansir dari The Straits Times, Sabtu (2/8/2025), undangan ini merupakan respons atas tuduhan pemerintah Kamboja terhadap militer Thailand. Mereka menuduh Thailand memperlakukan tentara yang ditangkap secara tidak manusiawi sebelum sebagian dipulangkan setelah kesepakatan gencatan senjata.

Mayor Jenderal Winthai Suvaree, juru bicara militer Thailand, membantah keras tuduhan tersebut. Ia menjelaskan meskipun gencatan senjata telah diberlakukan secara mendadak, konflik bersenjata antara kedua negara belum sepenuhnya berakhir secara formal.

Oleh karena itu, penahanan sementara terhadap tentara musuh masih dibenarkan dalam kerangka hukum internasional berdasarkan Konvensi Jenewa. Thailand menyatakan semua prosedur terhadap para tahanan perang sepenuhnya sesuai standar internasional dan dalam batas hukum.

“Angkatan Darat Kerajaan Thailand memiliki rencana dan sepenuhnya siap untuk mengundang organisasi internasional seperti ICRC untuk mengamati kondisi para tahanan perang,” ujar Mayor Jenderal Winthai.

Dengan mengundang organisasi internasional yang netral, Thailand ingin menunjukkan komitmen transparan dan tunduk pada aturan hukum internasional. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perwakilan UNHCR dan ICRC dipersilakan untuk melakukan inspeksi melalui jalur hukum yang telah ditetapkan.

Pemerintah Thailand membuka semua saluran resmi untuk menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap hak para tahanan. Militer Thailand menegaskan tidak ada yang disembunyikan dan ingin membuktikan tidak ada tindakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.

Thailand berharap keterlibatan pengawas internasional dapat membantu meredakan ketegangan diplomatik dengan Kamboja. Langkah ini juga ditujukan untuk menjaga stabilitas dan hubungan bilateral yang baik di kawasan.

Thailand juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk menilai situasi secara objektif dan tidak terbawa narasi yang tidak berdasar. Mereka menegaskan kembali bahwa semua tindakan yang diambil terhadap para tahanan telah sesuai dengan ketentuan hukum perang dan HAM.