Amnesty: Israel Diduga Gunakan Kelaparan Gaza sebagai Senjata

Batam: Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memburuk setelah Amnesty International merilis laporan yang menyebut adanya bukti penggunaan kelaparan sebagai senjata perang oleh Israel. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa pembatasan terhadap akses makanan, air bersih, dan bantuan kemanusiaan telah memperparah penderitaan warga sipil Palestina. Situasi ini menimbulkan dampak serius, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang kini berada dalam kondisi kekurangan gizi dan ancaman kelaparan ekstrem.

Amnesty International menilai bahwa strategi ini bukan sekadar dampak perang, melainkan bagian dari pola yang disengaja untuk menekan populasi sipil. Pemblokiran distribusi logistik dan penghancuran infrastruktur vital membuat warga Gaza hampir tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Kondisi ini juga menyulitkan lembaga kemanusiaan internasional dalam menyalurkan bantuan secara aman dan merata.

Menanggapi temuan tersebut, Pengadilan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan pernyataan yang mengutuk keras tindakan militer Israel. Lembaga ini menyatakan bahwa serangan sistematis terhadap warga sipil dan pemanfaatan kelaparan sebagai alat tekan menunjukkan indikasi kuat adanya kampanye genosida. Dalam pernyataannya, pengadilan menyerukan kepada negara-negara anggota untuk menghentikan seluruh bentuk perdagangan senjata dengan Israel.

PBB juga mendorong komunitas internasional untuk menerapkan sanksi ekonomi sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan militer Israel di Gaza. Seruan embargo ini mencerminkan keprihatinan global terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional yang berulang, serta kegagalan diplomasi selama konflik berkepanjangan. Boikot senjata dinilai sebagai langkah awal untuk mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut.

Sementara itu, situasi di lapangan masih menunjukkan peningkatan korban jiwa dan pengungsian massal. Rumah sakit di Gaza dilaporkan kewalahan menangani pasien akibat kekurangan peralatan medis dan pasokan listrik yang terbatas. Organisasi kemanusiaan mendesak agar koridor bantuan segera dibuka tanpa hambatan, agar warga sipil dapat bertahan di tengah situasi yang semakin mencekam.