KPK Nilai UU BUMN 2025 Berpotensi Hambat Upaya Pemberantasan Korupsi

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Senin , 12 May 2025 - 20:32

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengapresiasi gugatan uji materi undang-undang (UU) NOmor 1 tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Mahkamah Konsititusi. -Foto: Ayu Novita.-

Gugatan ke MK

Diketahui, sejumlah pihak telah mengajukan uji materi terhadap Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN 2025 ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan berpotensi melemahkan pengawasan terhadap BUMN.

Gugatan juga menyoroti pengelolaan investasi oleh entitas seperti Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang disebut keuntungan dan kerugiannya bukan milik negara, serta pejabatnya tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

KPK Minta Revisi UU

KPK berharap MK membatalkan pasal-pasal bermasalah tersebut demi memperkuat pemberantasan korupsi, terutama di sektor strategis seperti BUMN.

“Jika tidak dikoreksi, pasal-pasal ini dapat menciptakan celah hukum dan memperbesar potensi praktik korupsi,” pungkas Budi.

kpk nilai uu bumn 2025 berpotensi hambat upaya pemberantasan korupsi                            jakarta, harianokuselatan.id - komisi pemberantasan korupsi (kpk) menyatakan keprihatinannya terhadap sejumlah pasal dalam undang-undang (uu) nomor 1 tahun 2025 tentang badan usaha milik negara (bumn) yang dinilai dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi.
juru bicara kpk, budi prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah uji materi yang diajukan ke mahkamah konstitusi (mk) terhadap pasal-pasal bermasalah dalam uu bumn tersebut.
baca juga:pupuk subsidi naik, petani kopi oku selatan kini dapat jatah
baca juga:puluhan tahun tanpa jaringan, warga desa datar harapkan tower telekomunikasi
status penyelenggara negara dihapuskan
menurut budi, salah satu poin krusial adalah pasal 9g dalam uu bumn 2025 yang menyebut bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas bumn bukanlah penyelenggara negara. kpk menilai ketentuan ini bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.
“kpk tetap berpandangan bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas bumn adalah penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam uu no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari kkn,” tegas budi dalam keterangannya, senin, 12 mei 2025.
sebagai penyelenggara negara, kata budi, mereka wajib melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) dan menerapkan pelaporan gratifikasi.
baca juga:harga shib melejit drastis sejak akhir februari, ini penyebabnya
baca juga:pasar kripto meledak, ini 3 pemicunya
tafsiran tentang kerugian negara dipersoalkan
selain itu, kpk juga menyoroti pasal 4b uu bumn 2025 yang menyatakan bahwa kerugian pada bumn bukan kerugian negara. menurut budi, pasal ini bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi sebelumnya yang menyebut bahwa keuangan negara yang dipisahkan, termasuk di bumn, tetap merupakan bagian dari keuangan negara.
“dengan demikian, kpk tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi di bumn,” ujarnya.
baca juga:honda ns150gx: motor “kawin silang” pcx dan adv resmi meluncur, ini harganya
baca juga:kenapa pelat nomor anggota dpr harus dibedakan? ini alasannya
gugatan ke mk
diketahui, sejumlah pihak telah mengajukan uji materi terhadap pasal 3h ayat (2), pasal 3x ayat (1), pasal 4b, pasal 9g, dan pasal 87 ayat (5) uu bumn 2025 ke mahkamah konstitusi. pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan uud 1945 dan berpotensi melemahkan pengawasan terhadap bumn.
gugatan juga menyoroti pengelolaan investasi oleh entitas seperti badan pengelola investasi (bpi) daya anagata nusantara (danantara) yang disebut keuntungan dan kerugiannya bukan milik negara, serta pejabatnya tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara.
baca juga:tidak hanya 9000g, amd ryzen 6000g series juga tengah dipersiapkan
baca juga:chip ai nvidia diselundupkan ke china lewat cara unik
kpk minta revisi uu
kpk berharap mk membatalkan pasal-pasal bermasalah tersebut demi memperkuat pemberantasan korupsi, terutama di sektor strategis seperti bumn.
“jika tidak dikoreksi, pasal-pasal ini dapat menciptakan celah hukum dan memperbesar potensi praktik korupsi,” pungkas budi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SELASA 13 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan