KAYUAGUNG, HARIANOKUSELATAN.ID - Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada tahun 2024 menjadi catatan penting bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pengalaman padatnya jadwal pengawasan yang saling bertumpuk membuat Bawaslu OKI mengusulkan agar pemilu dan pilkada di masa mendatang tidak lagi dilakukan dalam tahun yang sama.
Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona, menilai pelaksanaan dua proses demokrasi besar dalam waktu yang berdekatan memberikan tekanan berat terhadap kinerja pengawasan di lapangan.
"Tumpang tindih tahapan pemilu dan pemilihan di tahun yang sama membuat kerja pengawasan tak hanya padat, tapi juga rawan menurunnya kualitas," ujarnya, Jumat (25/4/2025).
BACA JUGA:Prabowo Tanggapi Dingin Dukungan PAN Maju Pilpres 2029
BACA JUGA:Setelah Palembang, Kini Giliran PMI Lubuklinggau Diseret Dugaan Korupsi
Menurutnya, gagasan dari Ketua Bawaslu RI agar pemilu dan pilkada dipisah tahunnya merupakan bentuk evaluasi penting yang perlu direspons serius oleh para pengambil kebijakan. Apalagi di daerah seperti OKI yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
"Dengan wilayah OKI yang sangat luas dan kompleks, terdiri dari daratan dan perairan, pemisahan jadwal akan sangat membantu pengawas dalam menjalankan tugas secara maksimal," katanya.
BACA JUGA:Pjs Kades di OKU Timur Tewas Ditembak Anak Kandung Gara-Gara Utang Rp3 Juta
BACA JUGA:Alex Pastoor Blak-blakan, Waktunya Hajar China dan Jepang
Romi menjelaskan bahwa pihaknya benar-benar merasakan beban tahapan yang nyaris tak bernafas. Mulai dari tahapan verifikasi, pengawasan distribusi logistik, hingga pengawasan masa kampanye yang berjalan secara maraton.
"Beberapa kecamatan hanya bisa ditempuh melalui jalur air. Ini tentu memerlukan waktu dan tenaga ekstra," tambahnya.
Ia menekankan bahwa keterbatasan tenaga dan waktu membuat pengawasan yang ideal menjadi sulit dilakukan jika tahapan terlalu berdekatan.
BACA JUGA:Bukan Cuma Budaya, Kini Pemain Indonesia Pun Mau Digaet Malaysia
BACA JUGA:Istana Respons Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa
Bawaslu OKI berharap pemerintah dan legislatif segera merespons rekomendasi pemisahan waktu antara pemilu legislatif dan pilkada. Dengan jadwal yang lebih proporsional, kualitas pengawasan diyakini akan lebih baik, yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.