JAKARTA, HARIAN OKU SELATAN - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan penghormatan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang menyetop sementara penyaluran bantuan pangan beras.
Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk menghindari politisasi dan menjaga ketenangan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).
Penyetopan sementara bantuan pangan akan berlangsung selama 7 hari menjelang hari pemungutan suara.
Hal ini dilakukan untuk mencegah upaya politisasi dan memastikan proses Pemilu berjalan dengan tenang.
Keputusan ini juga diambil untuk menghormati masa tenang kampanye yang dimulai pada 10 Februari 2024, sesuai dengan aturan KPU.
Arief menekankan bahwa keputusan ini tidak hanya menghindari politisasi bantuan pangan tetapi juga untuk memastikan ketenangan selama masa tenang Pemilu.
Penyaluran bantuan pangan akan dihentikan mulai 11 hingga 13 Februari 2024, dan akan dilanjutkan kembali setelah hari pemungutan suara pada 15 Februari 2024.
BACA JUGA:Kejagung Tegaskan Tetap Netral di Pemilu 2024
BACA JUGA:Kawal Pemilu, Kapolres Minta Personel Jaga Netralitas
Meski penyaluran bantuan dihentikan sementara, Bapanas mengakui pentingnya bantuan pangan bagi masyarakat dan telah merencanakannya sejak lama.
Program ini dianggap sebagai langkah rutin yang tidak terkait dengan kontestasi Pemilu. Arief menegaskan bahwa pemberian bantuan pangan dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan untuk mengikuti agenda politik.
Bantuan pangan beras telah mencapai realisasi sebesar 179.149.760 kg per 6 Februari, dan pemerintah berencana untuk melanjutkan penyaluran hingga bulan Juni mendatang.
Sebagai persiapan, Bapanas telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras di seluruh wilayah dalam rentang waktu 8 hingga 14 Februari.
Bapanas juga berfokus pada persiapan panen bulan Maret dengan proyeksi produksi beras sebesar 3,51 juta ton dan jagung sebesar 1,9 juta ton.
BACA JUGA:Kasat Reskrim Ajak Petugas Pemilu Zero Konflik
BACA JUGA:Bawaslu OKU Selatan Gelar Sosialisasi Netralitas ASN Demi Pemilu 2024 yang Bersih dan Demokratis
Langkah-langkah seperti pengoperasian fasilitas pengolahan padi modern, pusat pengeringan jagung, dan koordinasi dengan dinas pangan daerah diambil untuk memastikan kelancaran pasokan pangan.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga harga gabah di tingkat petani agar tidak mengalami penurunan yang signifikan.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani dan mencegah dampak negatif terhadap harga bahan pokok seperti beras.
Dengan demikian, pemerintah berusaha untuk mengelola kesejahteraan petani dan menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu. (dnn)