Bawaslu OKU Selatan Gelar Sosialisasi Netralitas ASN Demi Pemilu 2024 yang Bersih dan Demokratis

BANDING AGUNG , HARIAN OKU SELATAN – Bawaslu Kabupaten Oku Selatan gencar melaksanakan upaya pencegahan terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Kegiatan sosialisasi yang diadakan mulai tanggal 20 hingga 22 Desember 2023 di Graha Serasan Seandanan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan lembaga terkait.

Acara tersebut dihadiri oleh Asisten 1, Wakil Kepala Polres, Kejaksaan, Kabankesbangpol, Inspektorat, BKPSDM, para Camat se-kabupaten Oku Selatan, serta 19 Panwascam yang merupakan Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bawaslu Oku Selatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para ASN, terutama PNS, TNI, dan Polri, agar bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon. Hal ini diharapkan dapat menciptakan suasana pemilu yang adil, bebas dari intervensi, serta memastikan keterlibatan ASN sesuai dengan prinsip netralitas.

Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Oku Selatan, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran ASN dalam menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas. "Netralitas ASN sangat krusial untuk menjamin keberlangsungan pemilu yang transparan dan demokratis. Bawaslu siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diajak untuk terlibat aktif dalam dialog dan diskusi guna memperkuat pemahaman bersama terkait prinsip-prinsip netralitas. Para camat dan Panwascam diharapkan dapat menjadi agen perubahan di tingkat lokal untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil.

Bawaslu Oku Selatan berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan serupa guna memastikan pemilu tahun 2024 berlangsung dengan lancar, aman, dan demokratis. Upaya ini sejalan dengan semangat membangun budaya demokrasi yang kuat dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal proses pemilihan. (end)