KAYUAGUNG, HARIANOKUSELATAN.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memastikan tidak ada sengketa terkait Pilkada OKI yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, KPU OKI hanya menunggu penetapan jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati OKI terpilih.
"Memang rilis yang bakal dikeluarkan MK terkait informasi tak adanya gugatan perkara pilkada OKI ke MK," ujar Ketua KPU OKI, Muhammad Irsan, melalui Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Hadi Irawan.
KPU OKI mengimbau masyarakat untuk tetap menunggu rilis resmi dari MK dan penetapan tanggal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilaksanakan pada 10 Februari 2025.
BACA JUGA:81,4 Juta Rumah Tangga Dapat Diskon Listrik dan Bantuan Pangan
BACA JUGA:Terlibat Kasus Suap Ronald Tannur, 3 Hakim yang Siap Disidang
Penetapan Paslon Terpilih
"Penetapan paslon terpilih paling lama 5 hari setelah Putusan MK dan rencana jadwal pelantikan 10 Februari 2025 mendatang," tambah Hadi Irawan.
Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Hukum MURI, Mualimin Pardi Dahlan SH CACP dari MPD Law Firm, juga memastikan bahwa Pilkada OKI tidak ada gugatan yang diajukan ke MK. "Terhitung sejak keputusan KPU OKI tentang penetapan hasil pemilihan tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.20 WIB, maka batas waktu pengajuan sengketa di MK telah berakhir pada 11 Desember 2024 pukul 01.20 WIB," jelasnya.
BACA JUGA:Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Vietnam di Piala AFF
BACA JUGA:Pogba Jadi Target Manchester City untuk Transfer Januari 2024
Langkah Selanjutnya
Mualimin menambahkan, saat ini tinggal menunggu tahap lanjutan hingga pelantikan serentak pada 10 Februari 2025 sesuai amanat Pasal 22 A ayat 2 Perpres No 80/2024.
Sebagai badan advokasi hukum MURI, ia mengucapkan selamat kepada pasangan calon (Paslon) terpilih dan berterima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja sesuai tugasnya masing-masing. "Semoga bisa bersinergi membangun OKI yang lebih baik dan berkemajuan untuk seluruh masyarakat OKI," tutupnya.