PALI, HARIANOKUSELATAN.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bekerja sama dengan media dan organisasi wartawan untuk mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Bumi Serepat Serasan. Kegiatan yang berlangsung pada 1-2 November di Prabumulih ini bertujuan untuk meningkatkan peran media dalam pengawasan pemilu demi menciptakan pemilihan yang transparan dan akuntabel.
Mengusung tema "Mendorong Peran Media dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif untuk Mewujudkan Pemilihan yang Transparan dan Akuntabel pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PALI Tahun 2024".
BACA JUGA:Polres Lahat dan Media Bersinergi Ciptakan Suasana Damai Menjelang Pilkada
BACA JUGA:Pemasangan APK Berantakan, KPU OKU Selatan Tuai Kritik dari Masyarakat
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu PALI, Lestrianti AMkeb, serta dihadiri sejumlah pejabat Bawaslu PALI seperti Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) Fikri Ardiyansyah SH, serta Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Adi Kurniawan SAP MSi selaku ketua pelaksana.
Lestrianti menegaskan bahwa peran media sangat penting sebagai garda depan dalam memberikan informasi yang edukatif dan membangun. "Insan pers diharapkan dapat menyebarkan berita yang objektif dan menjunjung tinggi transparansi pada Pilkada 2024," ujar Lestrianti.
BACA JUGA:KPU OKU Selatan Sortir Surat Suara Pilkada 2024
BACA JUGA:Serius! HDCU Tuding ASN Terlibat Dukungan Paslon Gubernur di Sumsel
Fikri Ardiyansyah menambahkan bahwa keterlibatan media dalam pengawasan pemilu merupakan faktor kunci dalam menjaga integritas Pilkada. Media berfungsi tidak hanya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat tetapi juga sebagai "mata dan telinga" Bawaslu. "Bawaslu membutuhkan dukungan dari media untuk mengatasi keterbatasan personel dalam melakukan pengawasan," ungkapnya.
Dengan adanya kolaborasi ini, Bawaslu berharap proses Pilkada 2024 di Kabupaten PALI dapat berlangsung dengan lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.