PALEMBANG, HARIANOKUSELATAN.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel mulai melakukan pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.
Komisioner Bawaslu Sumsel, Ahmad Naafi mengatakan, ada lima isu utama yang jadi fokus kerawanan dan perlu diantisipasi selama pilkada.
Lima isu utama itu, mulai dari netralitas ASN, kode etik penyelenggara pemilu, rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjenjang yang bermasalah, intimidasi terhadap calon kepala daerah, hingga politik uang.
"Semua isu tersebut jadi perhatian pengawasan kami, dan isu mengenai politik uang selalu menjadi kerawanan yang mesti diperhatikan dalam setiap pemilihan," kata dia, kemarin.
Naafi menambahkan, terdapat juga isu-isu lainnya yang patut diwaspadai selama pelaksanaan pilkada di Sumsel. Seperti isu terkait kampanye di luar jadwal yang juga jadi persoalan selama ini.
BACA JUGA:PAN Serahkan SK Rekomendasi 8 Cagub dan 4 Cawagub
Adapula tahapan-tahapan dalam pemilihan yang perlu menjadi perhatian. Seperti tahapan kampanye termasuk masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan rekapitulasi.
“Ketiga tahapan itu akan menjadi titik rawan berdasarkan analisis pilkada dan pemilu sebelumnya, " beber Naafi.
Dalam mengantisipasi hal itu sendiri, Bawaslu Sumsel akan menganalisis bersama Bawaslu RI. Tujuannya melihat lebih lanjut isu-isu yang berpotensi menjadi kerawanan utama pada Pilkada 27 November 2024 nanti.
"Setidaknya, terhadap beberapa kerawanan itu memerlukan langkah antisipasi dalam melakukan pencegahan nanti," jelasnya.
Ditambahkan Naafi, untuk daerah rawan pilkada di Sumsel sendiri, pihaknya sudah menganalisisnya. Jumlah daerah lebih banyak dibanding pemilu Februari lalu.
BACA JUGA:Survei PDIP Selesai Juli, Baru Keluarkan Rekomendasi
" Kalau Pemilu 2024 lalu hanya Kabupaten Banyuasin yang masuk daerah rawan di Sumsel. Tapi untuk pilkada nanti, ada sekitar empat daerah, namun belum bisa kita sampaikan saat ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan mengatakan, indeks kerawanan pada Pilkada 2024 tidak akan jauh beda dengan pilkada sebelumnya,
Sebagai gambaran, pada Pilkada 2020, indeks kerawanan pemilu terbesar terjadi di Kabupaten Muratara dengan 49,13 persen, OKU 48,82 persen, OKU Timur 48,80 persen, PALI sekitar 47,99 persen, Musi Rawas 45,41 persen, Ogan Ilir 45,09 persen, dan OKU Selatan 45,07 persen.
Untuk pencegahannya, pihaknya melakukan imbauan dan intens melakukan koordinasi dengan semua pihak termasuk kepolisian untuk melakukan pengamanan.
“Sosialisasi terus dilakukan, seperti larangan apa saja yang diperbolehkan dan tidak boleh pada saat kampanye,” tukasnya.