JAKARTA - International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai sebagai ajang penting dalam memperkuat kolaborasi lintas kementerian dalam upaya penanganan konflik pertanahan yang selama ini menjadi salah satu hambatan pembangunan dan investasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Iljas Tedjo Prijono, usai menghadiri pembukaan ICI 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center, Rabu (11/6/2025).
“Melalui sinergi antar kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan dapat lebih terarah dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional,” jelas Iljas.
Ia menyampaikan apresiasi atas prakarsa Kemenko IPK yang berhasil menginisiasi forum berskala internasional ini. Menurutnya, ICI 2025 membuka ruang strategis bagi kementerian dan lembaga untuk berkolaborasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penyelesaian permasalahan agraria.
“Forum ini menjadi ajang kolaboratif antar instansi, termasuk Kementerian ATR/BPN, untuk menyamakan visi dalam mendorong kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya menciptakan kepastian investasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Iljas menegaskan bahwa peran Ditjen PSKP sangat penting dalam mendukung agenda pembangunan infrastruktur, khususnya melalui penyelesaian sengketa tanah dan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional.
“Banyak tantangan yang kami hadapi di lapangan, terutama dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, investasi, hingga program transmigrasi. Kepastian hukum atas tanah menjadi kunci utama yang harus dihadirkan negara,” ujar Iljas.
Ia berharap sinergi yang terbangun melalui ICI 2025 tidak berhenti sebagai seremonial, tetapi terus dikembangkan menjadi bentuk kerja sama nyata dalam menangani konflik pertanahan secara adil dan menyeluruh.
“Hadirnya Menko IPK yang menaungi berbagai kementerian adalah bentuk nyata upaya integrasi kebijakan. Ini contoh konkret dari semangat kolaboratif yang kami harapkan terus berlanjut,” tutup Iljas Tedjo Prijono.