100 Hari Kerja Dapat Nilai Rendah, Rano Karno Buka Suara Pedas

Senin 02 Jun 2025 - 23:55 WIB
Reporter : Christian Nugroho
Editor : Christian Nugroho

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, akhirnya angkat bicara terkait hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan kinerja 100 hari duet kepemimpinannya bersama Gubernur Pramono Anung di posisi kelima secara nasional. Hasil ini menempatkan Jakarta di bawah Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dalam hal tingkat kepuasan publik.

Rano merespons santai namun tegas saat dimintai komentar di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/6/2025). Ia menilai perbandingan antara DKI Jakarta dan provinsi lain tidaklah relevan. “Gak usah dibandingkan sama wilayah lain. Jakarta punya tantangan sendiri,” tegasnya.

Berdasarkan survei, tingkat kepuasan tertinggi diraih Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan 95 persen. Diikuti Sri Sultan Hamengku Buwono X dari DIY (84 persen), Khofifah Indar Parawansa dari Jawa Timur (76 persen), dan Ahmad Luthfi dari Jawa Tengah (62 persen). Sementara duet Pramono-Rano tercatat di bawah angka tersebut.

BACA JUGA:Gaspol di POJ City, Diva Zahra Libas Tikungan Ekstrem dengan Gaya Berkelas

BACA JUGA:MU Terancam Kehilangan Dua Bintang Utama Sekaligus ke Arab Saudi

Fokus pada Pemerataan, Bukan Pencitraan

Rano menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan di Jakarta saat ini memang tidak menitikberatkan pada pembangunan fisik yang mencolok. Sebaliknya, Pramono dan dirinya memilih fokus pada isu-isu mendasar seperti kesenjangan sosial dan pendidikan.

“Kami tidak mengubah Jakarta dari sisi fisik seperti memperlebar jalan atau membangun gedung tinggi. Tapi kami membenahi dari sisi yang lebih mendasar, terutama soal ketimpangan antara yang kaya dan miskin,” ujar Rano.

BACA JUGA:Prabowo Warning Pejabat Nakal: Jangan Anggap Negara Ini Bisa Dipermainkan

BACA JUGA:Terbongkar, Pengacara di Palembang Diduga Atur Skenario Bebaskan Tersangka Korupsi

Ia mencontohkan langkah konkret yang telah dilakukan, seperti menebus 6.000 ijazah siswa yang sempat ditahan sekolah karena alasan biaya. Selain itu, jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga ditingkatkan dari 500 ribu menjadi lebih dari 700 ribu orang.

Di bidang layanan publik, aplikasi JAKI (Jakarta Kini) diperkuat dengan 11 fitur baru, termasuk penyediaan ambulans gratis dan pembentukan “Pasukan Putih” tenaga medis keliling yang menjangkau warga di wilayah padat atau terpencil.

BACA JUGA:Bukan DPO, Kejagung Pastikan Nadiem Belum Pernah Dipanggil Soal Kasus Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun

BACA JUGA:Pemerintah Umumkan Proyek Satelit Besar-besaran di APSAT 2025

Tidak Mengejar Popularitas

Kategori :