Petugas Ukur Perempuan di Daerah Terluar Indonesia: Hadir di Garis Depan dengan Pendekatan yang Inklusif

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan kini tercermin dalam kiprah petugas ukur perempuan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hingga April 2025, progres pendaftaran tanah di Indonesia mencapai 121,6 juta bidang dari target 126 juta bidang, sebuah capaian besar yang tak lepas dari kontribusi para petugas ukur perempuan, termasuk di daerah terluar.

Saat ini, terdapat 805 petugas ukur perempuan dari total 2.747 petugas yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka tidak hanya menjalankan tugas teknis pengukuran, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif dan humanis dalam membangun hubungan dengan masyarakat.

Salah satu sosok inspiratif adalah Shafira Dian Kumala Sari dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

"Sebagai perempuan, kami sering membawa pendekatan berbeda. Kami berusaha memahami kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam, agar komunikasi berjalan efektif dan kepercayaan masyarakat bisa terbangun," ungkap Shafira, Minggu (20/4/2025).

Tantangan di daerah terluar tidak hanya berupa medan berat, tetapi juga keterbatasan akses informasi, transportasi, serta rendahnya kesadaran hukum tentang pentingnya legalitas tanah. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan yang empatik dan partisipatif menjadi kunci keberhasilan.

"Ketika masyarakat akhirnya menerima sertipikat tanah mereka, saya merasa ikut membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik dan stabil," tambah Shafira, satu-satunya petugas ukur perempuan di Kantah Kabupaten Nunukan.

Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Anggi Halimah Dala, petugas ukur dari Kantah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Ia mengungkapkan bahwa kondisi geografis di wilayahnya sangat menantang karena banyak permukiman dan lahan pertanian berada di kawasan perbukitan dan pegunungan.

"Setiap hari kami menghadapi medan ekstrem, tapi semangat kami tetap sama: memastikan pengukuran dilakukan akurat dan tuntas," jelas Anggi.

Bagi Anggi, peran petugas ukur perempuan di daerah terluar bukan sekadar soal peta dan data, melainkan bagian penting dari mendukung pemerataan pembangunan nasional.

"Kami percaya, data pertanahan yang valid menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk merancang pembangunan yang lebih baik," tutupnya. (rel)