Kasus Korupsi Rp4,7 Miliar Aset YBS Palembang, Sidang Lanjut ke Agenda Saksi

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Senin , 28 Apr 2025 - 23:42

Hakim Tipikor PN Palembang tegas menolak upaya hukum eksepsi terdakwa Harobin Mustofa dan Yuherman. -Foto: Ist.-

Kerugian Negara Mencapai Rp4,7 Miliar

Akibat perbuatan ketiga terdakwa, negara mengalami kerugian yang cukup besar, mencapai Rp4,7 miliar. Sementara itu, Usman Goni disebut telah memperoleh keuntungan pribadi sebesar Rp1,4 miliar dari transaksi ilegal tersebut.

Beberapa nama lain yang sebelumnya terlibat dalam kasus serupa, seperti dalam jual beli aset YBS di Asrama Mahasiswa Yogyakarta serta kasus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seperti Yoke Norita dan Ahmad Zairil, juga akan dimintai keterangan.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan ditolaknya eksepsi ini, ruang bagi terdakwa untuk menghindari jerat hukum semakin sempit. Sidang yang berlanjut ke tahap pembuktian diharapkan dapat mengungkap lebih jelas praktik korupsi yang merugikan negara ini.

kasus korupsi rp4,7 miliar aset ybs palembang, sidang lanjut ke agenda saksi                            palembang, harianokuselatan.id - upaya dua terdakwa kasus korupsi jual beli aset yayasan batanghari sembilan (ybs) di jalan mayor ruslan, palembang, untuk membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) akhirnya kandas. majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor) pengadilan negeri palembang menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh harobin mustofa dan yuherman.
dalam sidang yang digelar pada senin, 28 april 2025, hakim ketua pitriadi sh mh menegaskan bahwa seluruh alasan yang diajukan oleh kedua terdakwa tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bahkan menyentuh pokok perkara yang harus dibuktikan dalam proses persidangan.
"mengadili, menyatakan nota keberatan kedua terdakwa ditolak," ujar hakim pitriadi dalam pembacaan amar putusan sela di ruang sidang tipikor pn palembang.
dengan ditolaknya eksepsi, proses persidangan terhadap kasus korupsi yang melibatkan mantan sekda kota palembang, harobin mustofa, mantan kasi survey bpn kota palembang, yuherman, dan usman goni sebagai kuasa jual, akan berlanjut ke tahap pembuktian. majelis hakim juga memerintahkan agar tim jaksa penuntut umum dari kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel), yang dikomandoi oleh iskandar sh mh, segera menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dakwaan.
baca juga:kasus tawuran berdarah di palembang masuk persidangan
baca juga:bandara smb ii palembang: kloter pertama embarkasi haji terbang 3 mei 2025
sidang pembuktian akan dimulai pekan depan
menurut iskandar, kejari sumsel telah menyiapkan sekitar 70 saksi yang akan memberikan keterangan untuk mendalami proses transaksi jual beli aset yang bermasalah ini. namun, demi efisiensi, saksi-saksi tersebut akan dihadirkan secara bertahap, lima hingga sepuluh orang dalam setiap sidang.
"untuk tahap awal, kami akan menghadirkan 5 hingga 10 saksi dalam sidang pertama. sidang pembuktian dijadwalkan akan dimulai pekan depan," jelas iskandar.
dalam dakwaan jpu, disebutkan bahwa kasus ini bermula dari penjualan aset tanah milik yayasan batanghari sembilan seluas 3.646 meter persegi yang berlokasi di jalan mayor ruslan, palembang. tanah tersebut merupakan aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang seharusnya tidak dapat dipindahtangankan tanpa prosedur yang sah.
baca juga:usulan purnawirawan tni menggema, mpr belum bahas pemakzulan gibran
baca juga:pdip terlihat hati-hati sikapi isu ijazah jokowi
harobin mustofa, sebagai sekda kota palembang saat itu, diduga tidak melakukan penelitian mengenai status tanah sebelum menandatangani dokumen yang mempermudah transaksi jual beli tersebut. ia juga diduga terlibat dalam penerbitan surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dipalsukan atas nama pihak lain tanpa klarifikasi ke badan pertanahan nasional (bpn) kota palembang.
selain harobin, yuherman yang saat itu menjabat sebagai kasi survey bpn palembang, bersama dengan usman goni sebagai kuasa jual, juga disebut turut memfasilitasi penerbitan dokumen pertanahan yang tidak sah, sehingga memperlancar pengalihan hak atas tanah secara ilegal.
baca juga:laga pembuka piala sudirman 2025, indonesia cukur inggris 5-0 
baca juga:milklife soccer challenge 2025: tim hydroplus strikers u-14 tampil hebat di jssl singapore
kerugian negara mencapai rp4,7 miliar
akibat perbuatan ketiga terdakwa, negara mengalami kerugian yang cukup besar, mencapai rp4,7 miliar. sementara itu, usman goni disebut telah memperoleh keuntungan pribadi sebesar rp1,4 miliar dari transaksi ilegal tersebut.
beberapa nama lain yang sebelumnya terlibat dalam kasus serupa, seperti dalam jual beli aset ybs di asrama mahasiswa yogyakarta serta kasus pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl), seperti yoke norita dan ahmad zairil, juga akan dimintai keterangan.
para terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
dengan ditolaknya eksepsi ini, ruang bagi terdakwa untuk menghindari jerat hukum semakin sempit. sidang yang berlanjut ke tahap pembuktian diharapkan dapat mengungkap lebih jelas praktik korupsi yang merugikan negara ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SELASA 29 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan