Kajati Sumsel Resmikan Aula dan Sport Centre di Kejari OKU Timur

OKU TIMUR, HARIANOKUSELATAN.ID - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dr. Yulianto, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (OKU) Timur pada Rabu, 16 April 2025. Dalam agenda tersebut, ia meresmikan dua fasilitas baru yang akan mendukung kegiatan kejaksaan di daerah tersebut.

Fasilitas yang diresmikan yaitu Gedung Aula dan Gedung Sport Centre Kejari OKU Timur. Peresmian dilakukan secara simbolis melalui pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Kajati Sumsel, sebagai bentuk nyata peningkatan sarana kerja kejaksaan di daerah.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Ketua IAD Wilayah Sumsel, Ny. Yessi Yulianto, serta para pejabat Kejati lainnya. Selain meresmikan fasilitas baru, Kajati menyaksikan penyerahan simbolis akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program Anak Umang, yang merupakan hasil kerja sama Kejari OKU Timur dengan pemerintah daerah setempat.

BACA JUGA:Tegas! Kejari Palembang Musnahkan Sabu, Miras, dan Senjata Rakitan Sekaligus

BACA JUGA:Skandal Korupsi LRT Sumsel, Mantan Petinggi Waskita Karya Dituntut Penjara 7 Tahun

Program tersebut menunjukkan peran aktif kejaksaan dalam mendukung pemenuhan hak sipil anak sejak dini, sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemkab OKU Timur dalam bidang pelayanan publik.

Kegiatan berlanjut dengan penanaman bibit jagung di area belakang kantor Kejari, dilakukan bersama unsur Forkopimda OKU Timur. Aksi ini merupakan simbol komitmen terhadap program ketahanan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

BACA JUGA:Pilkada Usai, KPU Muara Enim Kembalikan Sisa Dana Hibah Pilkada Rp7,1 Miliar

BACA JUGA:Kantor Belum Memadai, Bawaslu OKI Usulkan Renovasi

Dalam sesi evaluasi dan pengarahan, Kajati Sumsel menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ia mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kejari OKU Timur dalam menjaga integritas dan mendukung target pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

"Kinerja kejaksaan tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum, tapi juga sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih dan akuntabel harus jadi prioritas," tegas Dr. Yulianto.

BACA JUGA:Pasca Putusan MK, Empat Lawang Gelar Deklarasi PSU Damai

BACA JUGA:Bukan Belanda Lagi, Timnas Indonesia Kini Bidik Pemain Berdarah Jerman

Ia juga mendorong adanya terobosan dalam pelayanan hukum, penguatan SDM, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung reformasi birokrasi secara berkelanjutan.